KPU Ancang-Ancang Aktifkan Lagi Ad Hoc di Kecamatan dan Desa

SURYA.co.id, SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur berencana mengaktifkan lagi badan adhoc penyelenggara pilkada. Mengingat, proses tahapan pilkada yang akan kembali berjalan 15 Juni mendatang.

Komisioner KPU Jawa Timur, Rochani menjelaskan bahwa ada sejumlah rencana kerja pembentukan kembali badan adhoc dalam waktu dekat. Di antaranya, pengaktifan kembali masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta Sekretariat PPK.

Kemudian, pelantikan PPS (bagi yang belum dilantik) hingga persiapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Untuk mematangkan hal tersebut, KPU Jawa Timur pada awal Juni lalu telah melakukan Rapat Koordinasi dengan KPU di 19 daerah di Jatim yang menyelenggarakan Pilkada.

"Hal ini penting mengingat penyelenggara perlu mempersiapkan tahapan yang akan dimulai kembali sambil menunggu Keputusan KPU terkait Pemilihan Lanjutan,” kata Rochani ketika dikonfirmasi di Surabaya.

Rochani mengingatkan para penyelenggara bahwa tahapan pilkada berlangsung di tengah pandemi Covid-19. "Sehingga, para penyelenggara tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Karena hal ini menjadi benteng akhir diri,” ujarnya.

Jumlah PPK dan PPS yang "dirumahkan" sementara di sejumlah daerah cukup besar. Misalnya, di Surabaya ada 155 PPK dan 462 PPS yang berhenti bekerja sejak akhir Maret lalu akibat adanya covid-19.

Surabaya menjadi satu di antara 19 daerah di Jawa Timur yang akan menyelenggarakan Pilkada tahun ini. Rencananya, pemungutan suara akan dilakukan 9 Desember mendatang.

Tak hanya para penyelenggara yang bersifat adhoc, para staf KPU di Masing-masing daerah juga diharapkan dapat menyesuaikan perubahan tuntutan kerja dalam lanjutan tahapan nanti. Plt Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), Suharto (Totok) mengajak seluruh staf Sekretariat untuk mengubah mindset dalam bekerja.

Penyesuaian kerja di tengah tahapan yang berjalan di masa pandemi Covid-19 ini dinilai membutuhkan kerja keras. “Mengingat, waktu tahapan yang seakan tidak ada jedanya. Sebab, harus mengejar tahapan yang sempat ditunda,” kata Totok terpisah.

Selain itu, penyelenggara juga harus menjaga protokol kesehatan sehingga sejumlah kerja memerlukan penyesuaian. Misalnya, banyak rapat yang biasa melalui pertemuan tatap muka diganti dengan virtual.

Juga, karena terbatasnya anggaran di masa pandemi. "Harus bekerja ikhlas dan seluruh keluarga besar KPU bisa membentuk kerja tim yang solid," katanya.