Breaking News:

Virus Corona di Tuban

Terkait Plin-plan Sikapi Penerapan New Normal, Pemkab Tuban: Kita Tidak Gegabah

Pada rilis Jumat, 29 Mei 2020, Pemkab Tuban bersama Forpimda menyatakan siap melaksanakan new normal.

Penulis: M. Sudarsono | Editor: Parmin
surya.co.id/m sudarsono
Pemkab Tuban saat menyatakan persiapan new normal pada Jumat (29/5/2020)  

SURYA.co.id | TUBAN - Pemerintah pusat menggaungkan penerapan new normal atau tatanan dunia baru di tengah pandemi corona atau covid-19.

Pemerintah pun berharap kebijakan tersebut diikuti semua daerah kabupaten atau kota.

Namun, sikap plin-plan ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam menyikapi Protokol New Normal sebagaimana diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pada rilis Jumat, 29 Mei 2020, Pemkab Tuban bersama Forpimda menyatakan siap melaksanakan new normal.

Lalu pada Rabu, 3 Juni 2020, Pemkab menyampaikan tidak siap menjalankan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan New Normal.

Kemudian Senin, 8 Juni 2020, Pemkab kembali menyatakan siap menerapkan new normal, saat Bupati Tuban, Fathul Huda meninjau kesiapan sejumlah pasar tradisional untuk kembali beroperasi.

Pasar  bongkaran ditutup dua hari karena tiga pedagangnya positif covid-19.

Menyikapi hal ini Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tuban, Hery Prasetyo mengatakan, dinamika terkait virus corona ini terus berkembang.

WHO mengamanatkan beberapa variabel untuk suatu wilayah menuju new normal, demikian pula Bappenas juga punya kriteria-kriteria suatu wilayah untuk dapat menerapkan new normal.

"Yang paling utama variabel itu adalah tingkat penularan, artinya seorang covid-19 hanya mampu menularkan kurang dari sesorang. Secara nasional kita masih di atas 2, yang artinya satu orang masih memungkinkan menularkan ke lebih 2 orang," ujar Hery dikonfirmasi, Senin (8/6/2020).

Dia menjelaskan, melihat kondisi perkembangan covid-19 di Kabupaten Tuban, tentu Pemkab tidak akan gegabah untuk segera menerapkan new normal.

Pihaknya masih berupaya terus ke arah sana, misal, terkait peningkatan protokol kesehatan, termasuk pengaturan pasar, pengguna jalan atau angkutan, peningkatan rapid tes dan lainnya.

Kemudian juga fasilitas kesehatan yang ada, jumlah kasus tidak boleh lebih dari 60 persen dari fasilitas kesehatan yang tersedia.

Lalu rapid tes juga harusnya dilakukan 1.016 orang dari 1 juta penduduk.

"Kita tidak gegabah dalam penerapan new normal, banyak yang harus dipertimbangkan," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved