Breaking News:

Berita Surabaya

Bawaslu Jatim Waspadai 5 Potensi Pelanggaran di Pilkada, Netralitas ASN dan Penyalahgunaan Bansos

Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur mewaspadai lima potensi terbanyak pelanggaran saat penyelenggaraan pilkada

SURYA.co.id/Aqwamit Torik
Komisioner Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur (Bawaslu Jatim) mewaspadai lima potensi terbanyak pelanggaran di pilkada. Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu mengajak masyarakat untuk bersinergi.

Komisioner Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi menyebut, kelima pelanggaran tersebut yakni politik uang, pemanfaatan program pemerintah untuk kampanye hingga mobilisasi organisasi pemerintah. Juga, akurasi data pemilih dan intimidasi pemilih.

Hal itu disampaikan Aang pada acara Bawaslu Jatim Goes to Campus dengan mahasiswa dari Universitas Islam Malang melalui daring/online, (Sabtu, 6/6/2020).

Menurut Aang, politik uang menjadi pelanggaran yang paling diantisipasi oleh penyelenggara.
"Sekalipun, kami menilai pengaruh politik tidak memengaruhi secara signifikan soal pilihan, namun potensi itu masih saja ada," ujar Aang.

Selain cukup potensial, pembuktian politik uang juga tak mudah. Mengingat, harus ada pihak penerima, pemberi hingga materi yang diberikan.

Aang juga menyoroti pemanfaatan program pemerintah. Ia mencontohkan Pemilihan Gubernur di Jawa Timur pada tahun 2008 dan 2013 yang diputuskan untuk diulang karena ada indikasi dari penggunaan program pemerintah untuk kepentingan elektoral.

Pada Pilkada Serentak 2020, Bawaslu juga mengawasi penggunaan program Bansos terdampak Covid-19.
"Jangan sampai program Bansos digunakan oleh oknum tertentu demi politik elektoral,” terang Aang.

Pun demikian juga dengan mobilisasi organisasi pemerintah. Pelanggaran ini terjadi sejak tahun 2010 dan 2015, saat Aparatur Sipil Negara (ASN) dimobilisasi untuk mendukung calon tertentu.

“Mobilisasi dilakukan dengan ancaman mutasi bila tidak mendukung calon tertentu. Ini juga pelanggaran yang sering terjadi dalam pilkada,” terang Aang.

Pada tahun ini, di Jawa Timur jumlah dugaan pelanggaran netralitas ASN mencapai 14 kasus dugaan yang mayoritas ditemukan di media sosial. Keseluruhan kasus tersebut pun kini telah berbuah rekomendasi.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved