Berita Mojokerto

Tanggapan Pemkab Mojokerto Soal MUI Ngoro yang Menolak Pabrik Mihol di Mojokerto

Pemkab Mojokerto melalui DPMPTSP memberi tanggapan terharap penolakan MUI Ngoro terhadap rencana pendirian pabrik minuman beralkohol di NIP

surabaya.tribunnews.com/mohammad romadoni
area pergudangan yang akan ditempati perusahaan produsen minuman beralkohol di kawasan industri Blok J-11 Ngoro Industrial Park (NIP) Kabupaten Mojokerto 

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mojokerto bereaksi terkait sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Ngoro yang menolak pendirian pabrik minuman beralkohol di kawasan industri Blok J-11 Ngoro Industrial Park (NIP) Kabupaten Mojokerto.

Kapala Dinas DPMPTSP Kabupaten Mojokerto, Abdulloh Muchtar menjelaskan, pihaknya wajib memberikan tanggapan mengenai adanya laporan masyarakat yang merasa keberatan terkait berdirinya PT. Hardcorindo Semesta Jaya yang memproduksi minuman beralkohol (Mihol).

"Karena itu kami hari ini mengundang perwakilan MUI Ngoro sebagai tindak lanjut surat keberatan atau penolakan terhadap yang bersangkutan," ujarnya kepada Surya, Jumat (5/6/2020).

Ia mengatakan pada prinsipnya masyarakat diperbolehkan untuk melakukan permohonan usaha sesuai regulasi. Selain itu, aspek pendirian tempat usaha juga mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dari masyarakat setempat.

"Kami birokrasi yang bekerja di sektor perizinan tentunya juga bijaksana menyikapi persoalan ini," jelasnya.

Menurut dia, Dinas DPMPTSP Kabupaten Mojokerto akan mewadahi semua aspirasi dari masyarakat termasuk MUI Kecamatan Ngoro yang menolak adanya perusahaan Mihol beroperasi di wilayahnya.

Hasil aspirasi dari masyarakat yang merasa keberatan ini nantinya akan disampaikan pada perwakilan perusahaan. Diharapkan, persoalan ini dapat segera diselesaikan melalui jalur mediasi dan musyawarah untuk mencari solusi terbaik apakah kegiatan tetap berlanjut sesuai rencana atau tidak.

"Izin operasional kewenangan pusat sedangkan Pemerintah Daerah cuma mengatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
itupun karena di dalam kawasan industri persyaratannya berbeda dengan di luar kawasan," ujarnya.

MUI Kecamatan Ngoro Tolak Pendirian Pabrik Minuman Beralkohol di Mojokerto

Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved