SURYA.co.id |SURABAYA - Rencana pemerintah bersama penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pilkada serentak 2020 mendapat penolakan dari senator di DPD RI. Mengingat, pelaksanaan pilkada yang berjalan di tengah pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bakhtiar Najamudin khawatir proses Pilkada Desember pada 2020 nanti malah menghasilkan klaster baru Covid-19. Apabila hal ini sampai terjadi, Senator asal Bengkulu ini meminta KPU untuk bertanggungjawab.

“Saya sudah mendengar penjelasan Mendagri bahwa Pilkada nanti dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Tetapi saya ingatkan, tenaga medis yang sudah menggunakan APD saja bisa terpapar," kata Sultan dikutip dari rilis yang diterima Surya.co.id Rabu (3/6/2020).

Apalagi proses Pilkada akan melibatkan banyak orang di multi tahap. Menurut Sultan, bukan tidak mungkin hal ini akan menghasilkan kluster baru penyebaran.

Selain daya tular virus ini tergolong sangat cepat, hingga hari ini wabah ini belum dinyatakan selesai. "Jangan hanya karena kita mengejar sesuatu yang tidak prioritas lantas dampaknya menghantam apa yang sebenarnya lebih prioritas. Yakni, sektor kesehatan dan ketahanan sosial," ujarnya.

Saat ini, ia menilai rakyat lebih membutuhkan jaminan hak kesehatan dan hak hidup. Sehingga, proses demokrasi melalui Pilkada, dalam situasi saat ini, menjadi tidak mutlak untuk dilaksanakan.

Apalagi, KPU memiliki alternatif penundaan hingga April 2021. Pun demikian dengan anggaran pelaksanaan pilkada yang menurutnya tak bisa untuk ditambah.

"Di saat seperti ini, KPU malah mengajukan anggaran tambahan Rp 535 milyar untuk membeli alat pendukung protokol kesehatan. Ini kan seperti tidak punya sensitifitas terhadap rakyat,” katanya.

Belum lagi potensi pengguna hak pilih yang bisa menurun. Hal ini akan mempengaruhi kualitas pilkada.

Namun, Sultan mengembalikan lagi kepada pemerintah. Sebab, dirinya sebagai wakil daerah di DPD bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan yang diambil pemerintah.