Breaking News:

Berita Sidoarjo

Bambang Haryo: Kawasan Lumpur Lapindo di Sidoarjo Belum Layak Jadi Tempat Wisata

Kawasan lumpur Lapindo di Sidoarjo masih berstatus bencana. Sehingga belum layak, bahkan kurang pantas, jika dijadikan tempat wisata.

surabaya.tribunnews.com/m taufik
Bambang Haryo Soekartono menyebut kawasan lumpur Lapindo di Sidoarjo tidak layak dijadikan tempat wisata. 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Kawasan lumpur Lapindo di Sidoarjo masih berstatus bencana. Sehingga belum layak, bahkan kurang pantas, jika area bencana dimanfaatkan sebagai tempat wisata.

Demikian menurut Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo, Bambang Haryo Sukartono (BHS), Rabu (3/6/2020).

"Lumpur masih terus menyembur, menurut riset ahli dari Australia dan Rusia diperkirakan sampai 25 atau 30 tahun," kata Bambang.

Material semburannya disebut masih fluktuatif mencapai 60.000 sampai 100.000 meter kubik per hari. Karenanya Pusat Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (PPLS) masih tetap menanggulanginya dengan cara menyalurkan air dan terus menerus meninggikan dan mempertebal tanggul agar tidak sampai jebol. Ketinggian tanggul saat ini mencapai di atas 12 meter dengan lebar 15 meter.

"Dan kawasan itu juga statusnya masih bencana nasional, masak dijadikan tempat rekreasi. Kan malah berpotensi bahaya bagi wisatawan," ujar Bambang.

Hingga saat ini, juga belum ada hasil kajian bawah permukaan tanah untuk seluruh wilayah peta terdampak. Bahkan luas peta terdampak terus bertambah, sudah mencapai 1300 hektar dari 640 hektar sebelumnya.

Kawasan itu juga dirasa masih berbahaya. Di pusat semburan itu merupakan tempat pertemuan dua sesar atau patahan. Yakni Patahan Watukosek dan patahan Siring.

"Jika terjadi gesekan, berpotensi terjadi gempa. Kondisi itu kan tentu berbahaya," lanjut politisi Gerindra yang pernah duduk di Kursi DPR RI tersebut.

Karenanya, Bambang menilai bahwa belum pantas jika area bencana ini dijadikan kawasan wisata Geopark. Selama kawasan bencana ini belum selesai, diharap tidak dicampuradukkan wisata dengan bencana. Karena hal itu sangat besar resikonya.

Tak hanya itu, wilayah sekitar yang berada di luar peta terdampak, selama ini juga disebut-sebut terus mengalami penurunan tanah. Setiap bulan, terjadi penurunan sekitar 30 centimer.

"Menurut kami, penanganan lokasi bencana dan daerah sekitarnya itu jauh lebih penting daripada menjadikan kawasan ini sebagai daerah wisata," tandasnya.

Pemerintah harua melakukan perencanaan penanggulangan bencana berupa perencanaan kontijensi (contingency plan) untuk penanganan darurat jika terjadi bencana. Juga dibutuhkan perencanaan yang baik seperti mitigasi bencana sekaligus informasi publik dan sosialisasi ke masyarakat sebagai upaya antisipasinya.

Selain itu pemerintah juga harus menyediakan alarm atau Early Warning System (EWS) untuk masyarakat di wilayah luar pera terdampak, yang jumlah penduduknya sangat padat. Pengadaan EWS itu tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) karena semburan lumpur masuk bencana nasional.

"Karena itu BNPB harus ada di sini bersama  tim SAR (badan rescue) guna menyelamatkan dan menolong masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi bencana," harapnya.(ufi)
 

--

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved