Breaking News:

Pilkada Sidoarjo 2020

KPU Hitung Ulang Anggaran Pilkada Sidoarjo 2020

Melalui APBD Sidoarjo 2020, KPU mendapat alokasi sekitar Rp 75,9 miliar untuk pelaksanaan Pilkada Sidoarjo.

Penulis: M Taufik | Editor: irwan sy
SURYA.co.id/M Taufik
Ketua KPU Sidoarjo, M Iskak. 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Dana Pilkada Sidoarjo 2020 diprediksi kurang. Karena jika pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember 2020, ketika pandemi covid-19 belum benar-benar selesai, kemungkinan butuh sejumlah dana tambahan.

Potensinya, KPU perlu penambahan TPS atau setidaknya perlu dana tambahan untuk pengadaan APD (alat pengaman diri) bagi petugas pemungutan suara dan sebagainya. Melalui APBD Sidoarjo 2020, KPU mendapat alokasi sekitar Rp 75,9 miliar untuk pelaksanaan Pilkada Sidoarjo.

"Dari angka tersebut, ketika tahapan dihentikan akibat pandemi beberapa waktu lalu, tercatat dana yang terpakai sudah sekira Rp 1,5 miliar," kata Ketua KPU Sidoarjo M Iskak, Minggu (31/5/2020).

Uang itu dipakai untuk sejumlah kegiatan, seperti launching Pilkada, sosialisasi, dan sejumlah kegiatan lain.

Terakhir, langkah KPU terhenti ketika masuk tahapan pelantikan PPS dan tahapan verifikasi administrasi calon perorangan.

"Kami juga sudah dengar, Pilkada serentak bakal digelar 9 Desember mendatang. Tapi tentu untuk melangkah kami tetap harus menunggu regulasi dari pusat," ujar Iskak.

Regulasi dan petunjuk-petunjuk dari pusat dan provinsi bakal dipakai dasar menyusun kegiatan, termasuk dalam hal pengalokasian anggaran.

Jika Pilkada dilaksanakan dalam kondisi pandemi, tentu harus ada penghitungan ulang anggaran pilkada.

Setidaknya dana tambahan untuk pengadaan APD dan sebagainya.

"Pastinya bagaimana, tetap kami harus menunggu aturan dan petunjuk dari Pusat dan provinsi," lanjutnya.

Pihaknya mengaku sedang menghitung anggaran yang tersisa, termasuk dengan memikirkan potensi penambahan alat dan sebagainya.

Jika ternyata uang yang tersisa itu tidak cukup, Iskak mengaku akan segera mengajukan tambahan ke Pemkab dan DPRD Sidoarjo.

Tentang tahapan pemilu, jika pasti 9 desember pemungutan suara, maka secepatnya KPU harus melanjutkan tahapan yang tertunda.

Mulai mengaktifkan kembali PPK dan PPS, kemudian penelitian syarat dukungan calon perorangan, pengadaan logistik, pengumuman pendaftaran paslon, hingga kampanye.

Sejauh semua jadwal itu belum. KPU Sidoarjo masih menunggu regulasi dan petunjuk dari KPU pusat dan KPU Provinsi Jawa Timur.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved