Sepakat Pilkada Serentak Digelar 9 Desember 2020, Nasdem Jatim: Juni Rekomendasi Sudah Tuntas

Untuk menentukan rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah, Nasdem tinggal mengaktualisasikan data-data yang telah diproses.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Galih Lintartika
Sekretaris DPW Nasdem Jawa Timur, Aminurokhman. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah bersama DPR RI dan KPU telah sepakat untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

Jadwal Pilkada Serentak 2020 ini diundur tiga bulan, dari semula 23 September 2020 akibat dampak dari pandemi virus Corona atau Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Merespon hal tersebut, Sekretaris DPW Nasdem Jawa Timur, Aminurokhman mengungkapkan partainya juga mulai bergerak menyesuaikan untuk menyesuaikan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU.

"Segera kita lakukan proses konsolidasi kembali dengan ketentuan KPU yang baru. Akan kita sesuaikan tidak boleh menunda lagi karena kan KPU sudah menentukan 9 Desember kalau kemarin kan masih ada keraguan, bisa diundur sampai tahun 2021," kata Aminurokhman, Sabtu (30/5/2020).

Anggota DPR RI dari Dapil Jatim II ini menjelaskan, untuk menentukan rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah, Nasdem tinggal mengaktualisasikan data-data yang telah diproses.

"Sejauh mana progresnya para kandidat selama ini. Ketika itu meyakinkan DPP saya kira DPP tidak menunggu lama pasti akan diterbitkan rekomendasinya agar calon ini ada waktu sisa 6 bulan untuk mengejar elektoralnya," lanjut Aminurokhman yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan dua periode ini.

Aminurokhman yang juga Anggota Komisi II itu mengatakan, Pilkada Serentak 2020 ini tidak bisa terus diundur-undur, mengingat hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk virus Sars Cov-2. Jika terus ditunda akan terjadi kekosongan kepemimpinan di pemerintah kabupaten/kita dan pemerintah provinsi.

"Ketika terjadi kekosongan maka tidak akan bisa lancar program-program pusat dan daerah ketika harus melakukan recovery sosial dan ekonomi akibat dampak Covid-19," kata Aminurokhman.

Hal tersebut karena posisi kepala daerah dijabat oleh PJ (penjabat). Dan ketika PJ harus menjalankan fungsi kebijakan publik menurut Aminurokhman, birokrasinya akan lebih panjang dibandingkan kepala daerah definitif.

"DPP Nasdem tentu akan bersiap dan terus mengupdate kondisi kabupaten kota dan calon-calon yang akan direkom. Mungkin bulan Juni sudah tuntas keluar semua rekomnya. Lalu Juli sudah bisa cepat sosialisasi dengan pola protokol kesehatan Covid-19," pungkasnya.

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved