Berita Gresik

Selama PSBB, Ribuan Warga Desa Sekapuk di Gresik Belum Menerima Dana JPS, DPRD Langsung Sidak

Ribuan warga Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Gresik, belum menerima bantuan dana JPS sejak diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Penulis: Sugiyono | Editor: Cak Sur
Istimewa
BANTUAN - Anggota DPRD Kabupaten Gresik sidak bantuan dana JPS di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Gresik, Jumat (29/5/2020). 

SURYA.CO.ID, GRESIK - Ribuan warga Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Gresik, belum menerima bantuan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) sejak diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Bahkan, kepala desa setempat sampai menjual aset pribadi untuk membantu warganya yang terdampak pandemi virus Corona (Covid-19), Jumat (29/5/2020).

Keluhan itu disampaikan Kepala Desa Sekapuk, Abdul Halim saat ada kunjungan inspeksi mendadak (Sidak) Komisi II DPRD Kabupaten Gresik.

Ia mengatakan, selama pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PSBB tahap 1, 2 dan 3, masyarakat Desa Sekapuk belum menerima JPS.

Padahal, Abdul mengaku sudah mengajukan 1.114 calon Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) JPS berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600.000 untuk setiap kepala keluarga (KK).

"Kenyataannya, hingga saat ini belum cair. Bahkan tidak ada kejelasan dan terkesan diabaikan oleh Pemkab Gresik. Saya sampai jual mobil pribadi untuk membeli sembako untuk warga," kata Abdul.

Selain masalah dana JPS, ia juga menyampaikan keluhan masyarakat yang khawatir berobat ke rumah sakit. Sebab, kebanyakan rumah sakit dijadikan rujukan penanganan pasien Covid-19.

"Warga khawatir berobat ke rumah sakit, seharusnya disediakan beberapa rumah sakit yang khusus menangani pasien Covid-19. Sehingga, warga lain tidak was-was untuk berobat ke rumah sakit," imbuhnya.

Ketua Kunker DPRD Kabupaten Gresik, Faqih Usman mengatakan kunjungan ini terkait pengawasan anggaran penanganan Covid-19. Sebab, DPRD selaku wakil rakyat sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp 210 miliar untuk JPS dan Pemkab Gresik sudah menyetujui pencairan dana JPS.

"Kita akan mengawal anggaran JPS ini. Khususnya untuk warga Sekapuk yang terdampak pandemi Covid-19 segera mendapat anggaran bantuan," kata Faqih didampingi Wakil Ketua DPRD, Mujid Ridwan.

Sementara, anggota DPRD Gresik, Noto Utomo yang ikut dalam sidak tersebut menyampaikan, bahwa anggota DPRD Kabupaten Gresik menerima pengaduan masyarakat terkait segala bentuk bantuan sosial dari pemerintah. Sehingga, seluruh masyarakat Gresik bisa mendapat bantuan di saat pandemi Covid-19.

"Kami membuka pengaduan masyarakat agar segala bentuk bansos guna menanggulangi dampak pandemi Covid-19 tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran," kata Noto, yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gresik.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved