Berita Blitar

6 Jabatan Kepala OPD Pemkot Blitar Kosong, DPRD Desak Wali Kota Segera Lakukan Mutasi

Agus Zunaidi mengatakan wali kota harus segera melakukan mutasi untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan kepala OPD.

surya.co.id/samsul hadi
Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Agus Zunaidi 

SURYA.CO.ID, BLITAR - DPRD Kota Blitar mendesak Wali Kota Blitar, Santoso segera melakukan mutasi untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Blitar.

Desakan melakukan mutasi itu muncul setelah Santoso resmi dilantik menjadi Wali Kota Blitar definitif sisa masa jabatan 2016-2021 oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pada Rabu (19/5/2020) lalu.

Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi mengatakan wali kota harus segera melakukan mutasi untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan kepala OPD.

Menurutnya, wali kota masih punya waktu untuk melakukan mutasi pejabat.

"Sekarang sudah resmi menjadi wali kota definitif, harus segera melakukan mutasi, masih ada waktu, aturannya enam bulan sebelum masa jabatannya habis masih bisa melakukan mutasi. Jabatan wali kota berakhir Februari 2021," kata politikus PPP itu, Kamis (28/5/2020).

Dikatakannya, ada enam jabatan kepala OPD di lingkungan Pemkot Blitar yang kosong dan diisi pelaksana tugas (Plt).

Menurutnya, keenam jabatan kepala OPD yang kosong itu posisinya strategis.

Adapun enam jabatan kepala OPD yang kosong, yaitu, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Koperasi dan UMKM, Inspektorat Daerah, dan Satpol PP.

"Jabatan kepala OPD kosong ini mempengaruhi program kerja, pelaksanaan program tidak maksimal dan yang dirugikan masyarakat. Kalau tidak dilakukan mutasi sekarang berarti harus menunggu lagi setahun ke depan," katanya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Blitar, Santoso mengatakan sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 menyebutkan kepala daerah dilarang melakukan mutasi maupun rotasi pejabat minimal enam bulan sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada.

Halaman
12
Penulis: Samsul Hadi
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved