Breaking News:

Bawaslu Usul Penyadapan untuk Cegah Politik Uang dalam Pilkada Sidoarjo

Bawaslu Sidoarjo merasa perlu ada penyadapan terhadap sejumlah pihak untuk mencegah dan memberantas praktik money politic

surabaya.tribunnews.com/m taufik
Bawaslu Sidoarjo saat terhubung secara online dengan anggota DPR RI dan sejumlah Akademisi 

Untuk itu, bagi Gempur Bawaslu harus kuat. Ia memandang Bawaslu perlu bekerja sama dengan tokoh agama untuk melakukan pencegahan.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Aminurrokhman menilai bahwa kendala dalam Pilkada adalah kegagalan mengantisipasi dan menutup celah dari kelemahan instrumen aturan pengawasan yang membuat praktek mahar, mobilisasi suara, dan sebagainya.

Ia melihat bahwa transaksi politik uang baru terjadi dalam beberapa momentum Pilkada setelah reformasi. Menurutnya, pada era 90 an, meskipun tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang politik uang, tetapi tingkat politik uang nyaris tidak terdengar.

“Dulu kita melihat bahwa pemilih menentukan pilihan karena ideologi dan kapasitas calon. Akhir-akhir ini malah dorongan politik uang tambah kuat. Ini tantangan yang harus dijawab oleh kita semua”, tuturnya.

Dari segi penegakan hukum, Anggota Komisi III DPR RI Rahmat Muhajirin memandang perlunya penegakan hukum Pemilu yang kuat. Menurutnya posisi Bawaslu di Gakkumdu masih lemah.

“Bawaslu ibarat dengan kurir yang membawa pelanggaran pidana Pemilu ke Gakkumdu. Saat sudah diproses di dalam, pelanggaran pidana Pemilu menggelinding tidak jelas," kata politisi Gerindra ini.

Untuk itu Rahmat memandang perlu peradilan khusus Pemilu demi perbaikan ke depan. Yakni peradilan khusus Pemilu dan Pilkada yang menangani semua pelanggaran Pemilu baik itu berupa pidana, administrasi dan sengketa.

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved