Breaking News:

PSBB di Surabaya Raya

Sekdaprov Jelaskan Isi Lengkap Surat Keputusan Gubernur Jatim Soal PSBB Surabaya Raya Tahap 3

Gubernur Jatim telah resmi memperpanjang masa PSBB di Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik). Ini isi lengkap surat keputusan perpanjangannya.

surabaya.tribunnews.com/fatimatuz zahro
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Jawa Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/258/KPTS/013/2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah

Dengan surat tersebut, maka PSBB Surabaya Raya resmi diperpanjang hingga 8 Juni 2020.

Perpanjangan PSBB Surabaya Raya ini diumumkan Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin (25/5/2020).

"Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo memutuskan untuk melanjutkan PSBB Surabaya Raya tahap ketiga," ujar Heru, yang juga menjabat sebagai Koordinator Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jatim.

Heru menjelaskan, keputusan perpanjangan PSBB Surabaya Raya ini sesuai dengan hasil koordinasi dengan forkopimda masing-masing kabupaten/kota. 

Ia pun menjabarkan isi dari surat keputusan gubernur tersebut.

"Memutuskan, perpanjangan kedua pemberlakuan PSBB dalam penanganan COVID-19 di wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 26 Mei sampai dengan 8 Juni 2020, dan dapat diperpanjang kembali," ujar Heru. 

Kedua, lanjut Heru, menunjuk Wali Kota Surabaya, Plt Kabupaten Sidoarjo dan Bupati Gresik sebagai penanggungjawab operasional pelaksanaan perpanjangan kedua pemberlakuan psbb di wilayah masing-masing sebagai dimaksud dalam diktum kesatu, sesuai dengan kewenangannya untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya. 

"Ketiga, Wali Kota Surabaya, Plt Bupati Sidoarjo dan Bupati Gresik sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua harus melibatkan berbagai unsur masyarakat dan lebih ketat dalam pelaksanaan protokol kesehatan di berbagai kegiatan," ucap Heru. 

Keempat, lanjut Heru, dalam hal sumber daya manusia, peralatan dan logistik di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, tidak tersedia atau tidak memadai, pemerintah kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, dapat meminta bantuan kepada pemerintah kabupaten kota lain yang terdekat atau pemerintah provinsi Jawa Timur atau instansi lain. 

"Kelima, membebankan biaya pelaksanaan penanggulangan COVID-19 serta pengerahan dan mobilitasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik, dari yang memberikan bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dan diktum keempat pada anggaran belanja daerah kabupaten kota masing-masing," ujar Heru. 

"Keenam, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan," ucap Heru. 

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved