Virus Corona di Jatim

Gubernur Jatim Minta Pemkab dan Pemkot Makin Masif Lakukan Pengadaan Masker

Gubernur Jatim meminta pemkab dan pemkot agar semakin masif melakukan pengadaan masker agar penurunan penyebaran covid-19 juga kian masif.

surya.co.id/fatimatuz zahro
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa 

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut bahwa mengenakan masker menjadi norma baru di masyarakat di tengah pandemi covid-19.

Oleh sebab itu ia mendorong pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk melakukan pengadaan masker non medis untuk dibagikan ke warga masyarakat yang membutuhkan dengan memanfaatkan dana hasil refocusing anggaran APBD.

Hal ini seiring dengan upaya Pemprov Jatim yang tak henti melakukan hal serupa untuk membagikan masker pada masyarakat yang membutuhkan terutama pada masyarakat di lingkungan berisiko. Seperti pasar tradisional, pemukiman padat dan juga tempat yang memiliki kerapatan interaksi.

Menurut Khofifah setiap Pemda di Jatim bisa memanfaatkan hasil realokasi dan refocusing anggaran APBD masing-masing untuk melakukan pengadaan masker bagi masyarakatnya.

"Masker kini menjadi norma baru di masyarakat. Saat ini masing-masing kabupaten kota sudah diinstruksikan untuk melakukan refocusing anggaran untuk memberikan layanan dalam rangka menekan penyebaran covid. Berarti masing-masing kabupaten kota wajib untuk menyelenggarakan kegiatan pencegahan penyebaran covid-19 diantaranya pengadaan masker," tegas Khofifah.

Mantan Menteri Sosial RI ini juga menyatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan No 7 Tahun 2020 juga sudah menyebutkan bahwa setiap daerah harus melakukan perubahan kegiatan dalam rangka penanggulangan covid-19.

Sayangnya di Jawa Timur saat ini ternyata masih banyak daerah yang belum melakukan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19. Di Provinsi Jawa Timur sendiri baru ada 11 kabupaten kota yang sudah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19.

Yang sanksinya jika tidak melakukan refocusing anggaran adalah pemda tersebut akan mendapatkan penundaan pencairan dana alokasi umum (DAU) sampai 35 persen.

"Sudah ada PMK No 7 Tahun 2020, dan ada beberapa kabupaten kota yang mendapat penundaan DAU. Dan di Jatim yang tidak mendapatkan penundaan baru 11 kabupaten kota," kata Khofifah.

Sedangkan yang lain dikatakan Khofifah masih belum melakukan refocusing anggaran. Data ini akan terus berkembang dan begitu daerah melakukan refocusing anggaran maka DAU daerah tersebut tidak akan ditunda.

"Pemprov Jatim Alhamdulillah termasuk yang tidak ditunda. Dan Jatim bahkan menjadi referensi Kemenkeu. Karena beberapa provinsi tetangga ada yang DAU-nya ditunda 35 persen," tandas Khofifah.

Oleh sebab itu dalam rakor virtual yang dilakukan Gubernur bersama bupati walikota pihaknya terus mendorong pemda agar melakukan refocusing anggaran. Dan segera lakukan langkah untuk pengadaan hal-hal yang dibutuhkan untuk pencegahan penyebaran covid-19.

"Saya sudah sampaikan dalam rakor virtual dengan bupati walikota terkait refocusing anggaran. Dan dalam rakor itu kami instruksikan diantaranya untuk pengadaan masker," pungkas Khofifah.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved