Berita Tuban

Dinas PTSP Tuban Ingatkan Perusahaan Cairkan THR Pekerja Paling Lambat 7 Hari Sebelum Idul Fitri

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Tenaga Kerja Tuban, menerbitkan surat tentang pelaksanaan pemberian THR

shutterstock
Ilustrasi THR 

SURYA.co.id | TUBAN - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Tenaga Kerja Tuban, menerbitkan surat tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

Surat yang ditujukan kepada para pimpinan perusahaan yang ada di Tuban itu diterbitkan pada 11 Mei 2020, menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/Hl.00.01N/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang pelaksanaan pemberian THR Keagamaan tahun 2020 bagi pekerja atau buruh di Perusahaan dalam masa Pandemi Covid-19. Kabid Hubungan Industrial Dinas PTSP Tuban, Wadiono, mengatakan untuk THR keagamaan paling lambat dibayar 7 hari sebelum Idul Fitri.

Pengusaha memberikan THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih, kepada buruh yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

"Untuk besaran THR bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar satu bulan upah. Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah," ujar Wadiono, Kamis (14/5/2020).

Dia menjelaskan, bagi pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas namun telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung sesuai rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Lalu bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, maka besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

"Perusahaan yang telah menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja atau kebiasaan yang telah dilakukan, maka nilai THR Keagamaan dibayarkan kepada pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan," terangnya.

Masih kata Wadiono, jika ada pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total nilai THR keagamaan.

Denda harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Jika perusahaan tidak mampu membayar, proses dialog harus dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan.

"Dialog itu untuk mencapai kesepakatan. Bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap, termasuk pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati. Itu di luar denda 5 persen," beber Wadiono.

Penulis: M. Sudarsono
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved