Dewan Sorot Data Ganda Penerima Bansos di Kabupaten Sidoarjo

 SURYA.co.id | SIDOARJO - Sejumlah persoalan dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) untuk warga terdampak pandemi covid-19 di Sidoarjo terungkap dalam rapat di DPRD Sidoarjo, Kamis (14/5/2020).

Sejumlah anggota dewan membeber beberapa persoalan distribusi bantuan dalam rapat yang digelar Panitia Kerja (Panja) Covid-19 DPRD Sidoarjo bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sidoarjo tersebut.

Menurut Bangun Winarso, anggota Panja DPRD Sidoarjo, bantuan yang diberikan Pemkab berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menampung data dari PKH dan BPNT.

"Tapi kondisi di lapangan, masih banyak warga yang berhak belum masuk data. Dikhawatirkan ketika bantuan dari Kemensos juga ditujukan dengan data yang sama, maka akan terjadi dobel data penerima," kata dia.

Jika penyaluran menggunakan data yang sama, tentu warga yang sudah menerima bakal mendapat bantuan lagi. Sementara warga yang tidak masuk data, juga tidak bisa mendapatkan lagi.

"Padahal banyak warga yang sebenarnya berhak tapi tidak masuk data. Hal ini harus ditangani, supaya bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik sosial," lanjut politisi PAN tersebut.

Dicontohkan oleh Wisnu Pradana, juga anggota Panja, di Bungurasih banyak warga terdampak Covid-19 yang belum tercover bantuan tersebut.

"Pemerintah harus turun ke bawah. Memastikan data sebenernya, dan memastikan pendistribusian tepat sasaran. Bukan sekedar berdasar laporan," kata politisi PDIP ini.

Wisnu berharap, pemerintah lebih cepat dan tanggap. Supaya pendistribusian bantuan bisa maksimal tepat sasaran.

Ketua Gugus Tugas covid-19 Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan, pihaknya sudah terus memantau dan mengawal proses pendistribusian bantuan ke masyarakat.

Termasuk tentang distribusi BLT senilai Rp 600 ribu dari Pemerintah Pusat untuk warga terdampak pandemi covid-19 di Sidoarjo.

"Jika obel data sama BLT, jangan. Tapi kalau dobel data dengan APBD itu tidak masalah karena nominal bantuan dari kabupaten terbilang kecil Rp 150 ribu," jawabnya.

Secara sistem, kata dia, sudah terus dilakukan pemanntauan dari atas. Namun finalisasinya tetap di desa.

"Di desa harus ada rapat musdes dan itu datanya harus dari RT/RW naik ke atas. Kalau sudah demikian kami yakin datanya valid," sambungnya.