Breaking News:

Pilkada Serentak

Jika Pandemi Belum Selesai, KPU Harus Mudahkan Calon Kepala Daerah Kampanye Lewat Media

Bawaslu mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyiapkan sejumlah regulasi yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19

SURYA.co.id/Sugiharto
Komisioner Bawaslu Jatim, Aang Kunaefi. 

SURYA.co.id, SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mulai menyusun program kerja apabila tahapan pilkada 2020 kembali dilanjutkan.

Secara khusus, Bawaslu mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyiapkan sejumlah regulasi yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini, utamanya dalam hal kampanye.

Komisioner Bawaslu Jawa Timur, Aang Kunaifi menjelaskan bahwa pelaksanakan tahapan di tengah situasi darurat covid-19 bukanlah tanpa risiko.

"Perlu adanya evaluasi bersama antara KPU dan Bawaslu sehingga pelaksanaan tahapan sesuai dengan yang prosedur pencegahan covid-19 yang ditetapkan WHO (organisasi kesehatan dunia) dan pemerintah pusat," kata Aang kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (8/5/2020).

Satu di antara regulasi yang harus diatur detail oleh KPU adalah pelaksanaan kampanye. "Perlu detail yang jelas, bagaimana melaksanakan kampanye di tengah pandemi seperti ini?" kata Aang.

Situasi pandemi saat ini tidak memungkinkan pengumpulan masa dalam jumlah besar. Mengingat bukan hanya bagi peserta dan penyelenggara, namun juga untuk masyarakat sendiri dinilai cukup berisiko.

Sehingga, apabila kemungkinan pengerahan massa tak bisa dilakukan maka metode kampanye seharusnya diubah. Di antaranya, dengan menggunakan media, baik media konvensional maupun media sosial.

"Misalnya, kampanye menggunakan media cetak maupun elektronik. Perlu regulasi khusus yang seharusnya beda dibandingkan pilkada sebelumnya mengingat situasi saat ini," katanya.

Menurutnya, berkampanye melalui media tetap tidak akan mengurangi esensi dari makna kampanye selama penyelenggara mengatur regulasi konten kampanye. "Media bisa menjadi alternatif untuk menginformasikan gagasan kepada masyarakat tanpa mengurangi substansi kegiatan kampanye, yakni menyampaikan visi dan misi," katanya.

Sekalipun demikian, pihaknya siap mentaati kebijakan pemerintah serta Bawaslu RI. Yang mana, pemerintah melalui Perppu no 2 tahun 2020 telah menetapkan pemungutan dilaksakan pada Desember mendatang.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved