DPRD Jatim
DPRD Jatim Siap Terima Aduan soal Penyaluran Bantuan Warga Terdampak Covid -19 yang Salah Sasaran
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad mengaku telah menerima banyak laporan soal penyaluran bantuan yang salah sasaran.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Parmin
lihat foto
Di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), hingga lapisan BPNT dari Pemprov bagi KPM yang berbasis kelurahan. Kemudian, kartu sembako, bantuan tunai dari Kemensos, program Kartu Prakerja, ada Bantuan Langsung Tunai dari dana desa.
"Berikutnya, kalau masih tak tersisir, akan ada intervensi Pemprov Jatim berupa bantuan keuangan khusus,” kata Khofifah, Senin (27/4/2020) lalu.
Kata Khofifah, Pemprov Jatim sudah menyiapkan dana bantuan keuangan khusus untuk sebanyak 750.000 KPM yang belum mendapat intervensi dari pemerintah pusat.
Mereka akan diberikan bantuan tunai Rp 200 ribu per bulan selama tiga bulan ke depan.
Sedangkan khusus untuk warga masyarakat di kepulauan akan mendapatkan intervensi Rp 500 ribu per bulan, juga selama tiga bulan.
“Alokasi dana bantuan keuangan khusus bagi warga terdampak covid-19 yang kami siapkan totalnya adalah Rp 549.9 miliar,” tegasnya.
