Pilkada Serentak 2020

KPU Jatim Siap Lanjutkan Tahapan Pilkada 2020, Tunggu Peraturan KPU Pusat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur siap menindaklanjuti Perppu, tetapi masih menunggu Peraturan KPU Pusat.

surya.co.id/bobby kolloway
Ketua KPU Jatim Choirul Anam mengaku siap menindaklanjuti Perppu Nomor 2 Tahun 2020. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur masih menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) guna menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020.

Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menegaskan pihaknya siap melanjutkan tahapan.

"Prinsipnya KPU Jatim siap melaksanakan Pilkada sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh KPU (Pusat)," kata Anam ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (6/5/2020).

Oleh karena itu, KPU Jatim saat ini masih menunggu instruksi lanjutan dari KPU RI melalui PKPU. "KPU Jatim masih menunggu terbitnya PKPU sebagai acuan teknis pelaksanaan Perppu tersebut," katanya.

Nantinya, PKPU tersebut akan menjadi acuan lanjutan tahapan yang saat ini masih tertunda. "Misalnya, PKPU terkait perubahan tahapan, pelaksanaan verifikasi faktual calon perseorangan, hingga pemutakhiran data pemilih," kata Anam.

Berhentinya sementara tahapan pilkada juga sekaligus membuat KPU menunda penggunaan anggaran. "Sehingga, kami juga masih menunggu regulasi lanjutan setelah adanya cut off anggaran pilkada yg sudah dilakukan pada akhir Maret kemarin," pungkasnya.

Di sisi lain, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid Tanthowi, mengapresiasi upaya pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tersebut. Perppu tersebut menjadi dasar hukum penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dan akan dilaksanakan pada Desember 2020.

Pramono Ubaid Tanthowi mengapresiasi upaya pemerintah menerbitkan Perppu tersebut karena pemerintah mengadopsi sejumlah usulan KPU agar mengatur kewenangan lembaga penyelenggara pemilu itu menunda atau melanjutkan tahapan pilkada.

Sebelumnya tidak diatur secara jelas siapa yang berwenang menunda pilkada apabila gangguan bersifat nasional.

Dia mengatakan, isi Pasal 122 A Perppu No.2/2020 memberi kewenangan kepada KPUmenetapkan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan dan menggelar pemilihan serentak lanjutan.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved