Bansos dan Bantuan Pangan Warga Terdampak Covid-19 Belum Terealisasi, Ini Kata Emil Dardak

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menunggu laporan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari pemerintah kabupaten/kota kepada kepada Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat terdampak.

"Ternyata kita juga harus menunggu proses dengan Kementerian Sosial karena kabupaten kota juga masih melengkapi data-data untuk memenuhi kuota 1,18 juta KK dari Kemensos," ucap Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, Jumat (1/5/2020).

Proses pengumpulan data KPM dari kabupaten/kota ini diperlukan agar bantuan sosial yang diberikan bisa tepat sasaran, by name by address.

"Ada pemerintah kabupaten/kota yang statusnya submit artinya sudah menyerahkan data dan rampung, tapi ada juga yang belum submit dan datanya belum rampung. Bisa dikatakan lebih banyak yang belum daripada yang sudah," lanjut Suami Arumi Bachsin ini.

Yang sudah submit data ke Kemensos pun, lanjut Emil juga masih ada yang belum memenuhi kuota yang diberikan oleh Kemensos.

"Ini harus bersurat segera ke kemensos untuk bisa menambahkan nama-nama yang masih bisa ditambahkan untuk mengisi kuota yang belum digunakan," kata Mantan Bupati Trenggalek ini.

Bantuan dari Kemensos yang dimaksud Emil ini berupa uang tunai senilai Rp 600 ribu selama enam bulan kepada 1,18 juta KPM.

Dalam kesempatan itu, Emil mengapresiasi Kabupaten Sidoarjo yang sudah bersurat ke seluruh camatnya terkait bantuan pangan provinsi serta membuat jadwal yang rigid.

"Akan ada penyerahan data yang ditargetkan tanggal 4 Mei 2020 dari masing-masing camat," kata Emil.

Setelah itu pada tanggal 6 Mei 2020 Pemkab Sidoarjo menargetkan penandatanganan kerja sama (PKS) dengan BPBD Provinsi Jatim dan langsung melakukan pengadaan sembako setelah beberapa hari penandatanganan kerja sama tersebut.

"Kami sangat mengapresiasi ada jadwal yang konkret dan optimis daerah lain juga akan memberikan jadwal yang konkret," pungkasnya.