Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

May Day, Khofifah Sebut Ada 44.795 Tenaga Kerja Jatim Terdampak Pandemi Covid-19

44.795 tenaga kerja Jawa Timur yang terdampak Covid-19, mulai dirumahkan, PHK, putus kontrak, deportasi hingga gagal berangkat.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang diperingati hari ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab ada puluhan ribu pekerja di Jawa Timur yang terdampak PHK dan juga dirumahkan akibat adanya wabah virus Corona atau Covid-19.

Karenanya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyebut bahwa tahun ini memang diharapkan para pekerja tidak melakukan kegiatan pengumpulan massa. Terutama juga karena wabah Covid-19 yang menuntut adanya tindakan physical distancing.

“Selamat Hari Buruh Internasional pada seluruh pekerja di Jawa Timur yang jumlahnya mencapai 3.286.424 orang dan tersebar di 46.973 perusahaan dari berbagai sektor usaha,” kata Khofifah, Jumat (1/5/2020).

Dari data Pemprov Jatim, per awal bulan ini sudah 32.365 pekerja Jatim yang dirumahkan karena terdampak Covid-19. Mereka adalah para pekerja dari 555 perusahaan yang mayoritas bergerak di bidang perhotelan dan pariwisata.

Sedangkan untuk pekerja yang di PHK jumlahnya juga tak kalah banyak. Disnakertrans Jatim mencatat, ada sebanyak 5.348 orang pekerja yang di-PHK dari 210 perusahaan.

Selain itu, dampak wabah Covid-19 juga turut dirasakan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Total ada sebanyak 1.895 orang TKI di luar negeri yang harus segera pulang ke Indonesia dikarenakan habis kontrak dan 386 orang TKI dideportasi atau dipulangkan paksa.

Bahkan, sebanyak 4.801 calon TKI yang seharusnya berangkat ke luar negeri untuk bekerja juga batal berangkat karena negara penerima menolak kehadiran mereka.

Jika ditotal, ada sebanyak 44.795 tenaga kerja Jawa Timur yang terdampak Covid-19. Dengan kasus dirumahkan, di PHK, putus kontrak, deportasi hingga gagal berangkat.

“Pada mereka pekerja kita yang dirumahkan, ter-PHK, maupun TKI yang pulang dan bermasalah serta yang gagal berangkat, kami terus mengupayakan mereka untuk bisa mengakses Kartu Pra Kerja sebagai social safety net. Kami melalui Disnakertrans Jatim juga sudah membuat helpdesk agar mempermudah akses pekerja terhadap Kartu Pra Kerja,” terang Khofifah.

Kini, Disnakertrans Jatim telah membuat 56 titik helpdesk yang terdiri atas 38 helpdesk di Disnaker kabupaten/Kota, 16 UPT BLK Disnakerprov Jatim, Kantor UPT P2TK yang beralih fungsi dan di kantor Disnakertrans Prov Jatim di Jalan Dukuh Menanggal 124-126 Surabaya.

Selain itu, Pemprov Jatim juga terus melakukan peningkatan fungsi pengawasan dan control kepada Industri untuk tetap mensupport kebutuhan sesuai protokol Kesehatan dengan menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer serta thermo gun. Pengusaha juga diwajibkan menjaga social distancing di area kerja, penyediaan masker serta memberikan asupan suplemen Vitamin.

“Saya mengimbau kepada komponen pekerja, pengusaha, Apindo untuk bekerjas ama dan tetap berdoa agar badai Covid-19 segera berlalu dan kita segera melakukan recovery ekonomi melalui dunia industri serta terus meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja,” pungkas Khofifah.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved