Pilkada Serentak

KPU Jatim Pastikan Daerah Tak Alihkan Penggunaan Anggaran Pilkada

KPU di daerah belum menggunakan anggaran dalam pelaksanaan pilkada. Daerah belum ada yang mengalihkan anggaran kedalam penanganan pilkada.

surya.co.id/bobby kolloway
Ketua KPU Jatim periode 2019-2024, Choirul Anam 

SURYA.co.id, SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menegaskan bahwa KPU di daerah belum menggunakan anggaran dalam pelaksanaan pilkada. Daerah belum ada yang mengalihkan anggaran kedalam penanganan pilkada.

Ketua KPU Jawa Timur, Choirul Anam menjelaskan bahwa semua anggaran pilkada masih di tersimpan di rekening KPU Kabupaten/Kota masing masing. Hal ini juga sesuai dengan instruksi KPU RI tentang Cut Off Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Serentak 2020".

"KPU daerah sudah melakukan cut off sejak akhir Maret kemarin. Artinya, penggunaan anggaran sementara dihentikan dan tidak boleh dipergunakan dulu sambil menunggu perkembangan," kata Anam ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (28/4/2020).

Dalam instruksi tersebut, seluruh penggunaan anggaran pilkada dihentikan. "Hal ini selaras dengan penundaan tahapan pilkada sejak Maret lalu dan kami masih menunggu instruksi selanjutnya sembari penundaan tersebut dicabut," katanya.

Oleh karena itu, Anam pun memastikan bahwa terbitnya surat instruksi Menteri Dalam Negeri perihal pelaksanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020, tertanggal 21 April 2020 tak menimbulkan masalah. Surat Mendagri tersebut meminta daerah tidak mengalihkan dana Pilkada 2020 tersebut.

Di Jawa Timur, sebanyak 19 daerah akan melaksanakan pilkada serentak 2020. Dari jumlah tersebut, Surabaya menjadi daerah dengan jumlah anggaran terbesar dengan anggaran sebesar Rp101,24 miliar.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pun meminta pendanaan tersebut tetap dianggarkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

"Tidak melakukan pencairan dana sesuai tahap dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kecuali sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III 2020 tanggal 21 Maret 2020," demikian kutipannya.

Dalam surat tersebut juga mengatur jika dana tersebut sudah dicairkan sesuai NPHD yang diperuntukan bagi KPU, Bawaslu Provinsi dan Kota, serta pengamanan terkait kebutuhan Pilkada, maka diminta tak ada kegiatan pencairan dana untuk berikutnya, sampai adanya putusan. Mendagri Tito pun meminta dana yang masih ada disimpan, dan selajutnya menunggu keputusan pencabutan penundaan Pilkada.

Terkait dengan jadwal pelaksanaan pilkada, penyelanggara rencananya juga akan melakukan penundaan akibat adanya wabah covid-19. Dari yang sebelumnya pada September menjadi 9 Desember 2020. 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved