Virus Corona di Mojokerto

Kuota Bantuan Sosial Terdampak Covid-19 di Kota Mojokerto Ditambah, BLT Rp 600 Ribu per KK

Pemkot Mojokerto memperoleh tambahan kuota bantuan sosial dari Pemerintah Pusat yang diperuntukan bagi masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19

SURYA.CO.ID/Mohammad Romadoni
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat memberikan pengarahan kepada 36 tim verifikasi data penerima bantuan sosial bagi keluarga miskin yang terdampak Covid-19 di Rumah Rakyat Kota Mojokerto, Sabtu (18/4/2020). 

SURYA.CO.ID, MOJOKERTO - Pemkot Mojokerto memperoleh tambahan kuota bantuan sosial dari Pemerintah Pusat yang diperuntukan bagi masyarakat miskin terdampak pandemi virus Corona atau Covid-19.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menjelaskan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah memberikan tambahan kuota kepada Pemkot Mojokerto untuk perluasan bantuan bagi masyarakat miskin yang terdampak Covid-19, yakni sebanyak 2.081 kepala keluarga (KK). Data mutakhir ada 7.988 KK dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Mojokerto.

"Jadi tambahan kuota dimaksudkan untuk menambah perluasan sasaran bagi warga miskin terdampak Covid-19 yang bisa diusulkan mendapat bantuan," ujar Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto, di Rumah Rakyat Kota Mojokerto, Sabtu (18/4/2020).

Ia mengatakan, tambahan kuota 2.081 KK tersebut hanya sebagian yang sudah diterima seusai nama dan alamat penerima bantuan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Sedangkan, satu di antaranya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari anggota Himbara yang resmi ditunjuk oleh Kemensos di Kota Mojokerto adalah Bank BNI.

"Data tambahan penerima bantuan dari Himbara yang sudah diterima by name dan by address itu hanya sekitar 1.200 KK. Berarti kurang dari separuh kami harus segera melengkapinya," ungkapnya.

Masih kata Ning Ita, semula data DTKS 7.988 KK, maka secara otomatis akan ditambah dari tambahan kuota 2.081 KK. Yaitu jumlah total 10.068 KK.

Di sisi lain, Pemkot Mojokerto juga mendapatkan kuota sementara sebanyak 556 Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang masing-masing nominal bantuan senilai Rp600 ribu per KK.

"Supaya tidak ada tumpang tindih, bagi yang sudah mendapat bantuan tidak boleh memperoleh lagi dan memang persyaratannya harus non PKH (Program Keluarga Harapan ,red)," jelasnya.

Menurut Ning Ita, kuota sementara 556 BLT ini juga diterima dalam bentuk satu paket, yakni sudah sesuai nama dan alamat penerima. Pihaknya juga sudah melakukan proses verifikasi cepat dalam tiga hari terakhir dan menemukan 102 nama yang tercantum dalam daftar penerima bantuan.
Dari 556 BLT sesuai by name, by address, ternyata ditemukan 79 penerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD), 18 penerima BPNTN dan 5 penerima PKH.

"Berarti nama penerima yang sudah tercatat pada salah satu bantuan tersebut, maka harus dicoret dan dicarikan penggantinya," terangnya.

Ning Ita memaparkan, Pemkot Mojokerto juga menerima bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan nominalnya sama, senilai Rp 600 ribu per KK.

Perlu diperhatikan, persyaratan bagi penerima BLT dari Pemprov Jatim maupun dari Pemerintah Pusat adalah bagi mereka yang belum tercantum sebagai penerima bantuan sosial, mulai dari BPNTD, BPNTN, PKH temasuk kartu Pra Kerja.

"Penerima bantuan BLT dari Pemprov Jatim ini lebih diprioritaskan kepada penerima lansia dan penyandang disabilitas," pungkasnya.

Ning Ita mewanti-wanti tidak ada penerimaan bantuan dobel. Oleh sebab itu, pihaknya akan kembali melakukan rekonsiliasi sekaligus verifikasi di lapangan untuk memastikan tidak ada data ganda dalam penerimaan bantuan tersebut. Proses verifikasi cukup rumit lantaran hampir seluruh keluarga pra sejahtera di Kota Mojokerto sudah tersasar bantuan sosial.

"Kami mengupayakan pemerataan bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat Kota Mojokerto yang secara tidak langsung terdampak pandemi Covid-19," tandasnya.

Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved