Breaking News:

Rincian Besaran THR PNS, TNI, Polri, hingga Pensiunan Tahun ini, Gimana Nasib PNS Golongan IV

Rincian besaran tunjungan hari raya (THR) tahun 2020 ini bagi pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, Polri, hingga pensiunan sudah di atur dalam PP.

Editor: Tri Mulyono
Kolase SURYA.co.id/ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Foto Ilustrasi Rincian Besaran Gaji ke-13 & THR PNS, TNI, Polri, hingga Pensiunan Tahun ini yang akan Diberikan Pemerintahan Presiden Jokowi. 

IIC: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000

IID: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Gaji PNS Golongan 3

PNS golongan III diperuntukkan bagi lulusan sarjana (S-1 hingga S-3).

Rincian:

IIIA: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400

IIIB: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600

IIIC: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400

IIID: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Bila ada tambahan berupa tunjangan melekat, seperti tunjangan istri/suami dan anak, berikut uraian ketentuannya sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977:

- PNS yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokok.

- PNS yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diperpanjang sampai umur 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah.

- Tunjangan anak diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 anak, termasuk anak angkat.

- Apabila suami istri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi.

Bagaimana dengan THR untuk karyawan Swasta?

Masih dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga, Hartarto mengingatkan pengusaha untuk membayarkan THR.

Sebab, membayar THR merupakan kewajiban perusahaan yang tertuang di dalam undang-undang.

"Ini diingatkan kepada (perusahaan) swasta mengenai THR adalah sesuatu yang berdasarkan undang-undang diwajibkan dan Kementerian Ketenagakerjaan sudah menyiapkan hal-hal terkait THR," ujar Airlangga di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Hal senada juga disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah.

Politikus PKB itu menegaskan pengusaha yang terlambat membayar THR pekerja atau buruh, akan dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR keagamaan yang harus dibayarkan.

"THR merupakan bagian dari pendapatan non upah," kata Menaker Ida, seperti dalam keterangannya.

"Pengusaha wajib memberi THR kepada pekerja atau buruh tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," tambahnya.

Kewajiban THR diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 78 Tahun 2015, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2016, dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Ida mengatakan, bagi pengusaha yang kesulitan membayar THR karena dampak dari Covid-19 atau hal lainnya, dapat menempuh mekanisme dialog dengan pekerja atau buruh.

Mekanisme dialog dilakukan guna mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Satu kesepakatan yang dapat ditempuh adalah pembayaran THR secara bertahap.

Berapa besaran THR yang akan diterima karyawan swasta?

Besaran THR untuk karyawan swasta telah diatur dalam pasal 3 ayat 1 Permenaker No.6/2016.

Bagi pekerja/buruh yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih maka akan diberikan THR sebesar satu bulan upah.

Sementara pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja.

Yakni dengan perhitungan masa kerja/12 x satu bulan upah. (Tribunnews.com/Sri Juliati/Suci Bangun DS) (Kompas.com/Mutia Fauzia/Muhammad Idris)

Artikel ini telah tayang di tribunnewsbogor.com dengan judul Rincian dan Hitung-hitungan Jumlah THR untuk PNS, Polri hingga Karyawan Swasta,

Sumber: Tribun Bogor
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved