Berita Mojokerto

Pemkab Mojokerto Minta Masyarakat Waspadai Penipuan Modus Seleksi CPNS

Pemkab Mojokerto mengingatkan kepada masyarakat agar tak mudah terbujuk tawaran dari orang lain yang bisa membantu meloloskan menjadi CPNS.

kemendagri.go.id
Ilustrasi penipuan CPNS 

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Pemkab Mojokerto mengingatkan kepada masyarakat agar tak mudah terbujuk iming-iming atau tawaran dari orang lain yang bisa membantu meloloskan menjadi CPNS.

Jika ada tawaran menjadi CPNS di Pemkab Mojokerto dengan cara tidak wajar apalagi harus membayar hingga ratusan juta, maka hal itu dipastikan adalah penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto, Susantoso menjelaskan seharusnya masyarakat sekarang lebih tahu dan berhati-hati bahwa tidak ada dalam tanda kutip yang bisa membantu maupun menjamin bisa lolos seleksi CPNS dengan cara instan.

"Sistem seleksi CPNS ditangani langsung oleh pemerintah pusat yang diselenggarakan dan pendaftarannya secara online, jadi masyarakat jangan mudah percaya jika ada tawaran seperti itu," ujarnya saat dikonfirmasi Surya, Jumat (17/4/2020).

Ia mengatakan memang saat ini ada 400 orang yang mengikuti proses seleksi CPNS 2019-2020 di Pemkab Mojokerto. Tahapan seleksi CPNS yang semestinya dilakukan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ditunda lantaran terkendala wabah Pandemi Covid-19.

"Semuanya sistem online tidak ada tatap muka tidak ada celah, apalagi seleksi penerimaan guru sangat ketat di Pemkab Mojokerto syarat IPK minimal 3.00 termasuk tinggi jika dibandingkan dengan Kota/ Kabupaten di daerah Jawa Timur," ungkapnya.

Mengapa masih ada masyarakat yang terlena dengan tawaran menjadi PNS secara cara instan dan rela membayar biaya hingga ratusan juta?

Susantoso menerangkan kemungkinan masyarakat yang terbujuk itu tidak tahu mekanisme penerimaan CPNS sehingga menerima tawaran orang tidak bertanggung jawab tersebut. Apalagi, seleksi penerimaan CPNS merupakan kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia (PANRB) yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat di Jakarta.

"Kalau ada yang menjanjikan bisa membantu menjadi CPNS itu tidak ada dan nggak akan akan bisa karena sistem seleksi pemerimaan CPNS itu ada di pemerintah pusat bukan di Kabupaten Mojokerto," tuturnya. 

Ditambahkannya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kepolisian terkait Kepala Desa Ngrame Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto yang tersangkut kasus penipuan dan penggelapan berkedok penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Mojokerto.

Ia begitu prihatin lantaran sudah terjadi dua kali penipuan yang mengatasnamakan seleksi penerimaan CPNS tersebut.

"Kalau itu kepentingan pribadi bukan dan tidak masuk agenda Pemkab Mojokerto," tandasnya.

Kades di Mojokerto Diduga Terlibat Penipuan Penerimaan CPNS Guru, Korban Diminta Setor 140 Juta

Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved