Berita Pasuruan

Proyek Pembangunan Perumahan Bersubsidi di Pasuruan Serobot Tanah Kas Desa

Kesalahannya memang sejak awal ada dugaan pembiaran. Kenapa tidak ditegur dari awal. Kalau TKD jelas tidak bisa dimanfaatkan atau dialihfungsikan.

Galih Lintartika
Rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan saat sidak di proyek pembangunan perumahan bersubsidi di Dusun Pilangsari, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. 

SURYA.CO.ID I PASURUAN -

Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan sidak proyek pembangunan perumahan di Dusun Pilangsari, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Rabu (8/4/2020) sore.

Sidak yang dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait keberadaan proyek pembangunan perumahan yang disinyalir menyerobot sedikit Tanah Kas Desa (TKD) sebagai akses pintu masuk perumahan.

Ketika sidak berlangsung, semua anggota Komisi I yang hadir langsung melihat lokasi pintu masuk perumahan yang diaengketakan dan dikeluhkan. Tak hanya itu, mereka juga bertemu dengan Forpimka Beji termasuk pihak pengembang perumahan.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Kasiman, menjelaskan sidak dlakukan setelah banyak pengaduan dari masyarakat yang masuk ke meja dewan. Ini adalah salah satu upaya untuk mencari titik temu permasalahan.

"Ternyata memang jalan masuk perumahan ini adalah TKD yang menjadi aset desa. Cuma memang sudah sejak lama perumahan ini menggunakan TKD sebagai akses masuk ke dalam area perumahan," kata Kasiman saat ditemui usai sidak.

Dia menceritakan, sejak 30 tahun yang lalu, sudah berdiri sebuah perumahan dengan penduduk kurang lebih 80an KK. Penduduk perumahan ini menggunakan secuil TKD yang tidak digunakan untuk jalan masuk ke dalam perumahan.

Secuil TKD itu memang kosong dan tidak digunakan. Sedangkan sisi kanan dan kirinya sudah dimanfaatkan untuk bangunan Balai Dusun Pilangsari, Kantor Posyandu, dan madrasah.

"Kesalahannya memang sejak awal ada dugaan pembiaran. Kenapa tidak ditegur dari awal. Kalau TKD jelas tidak bisa dimanfaatkan atau dialihfungsikan. Ini jelas menabrak Permendagri No 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa," tambah Kasiman.

Nah, sejak tahun 2019 ada pengalihan pengelolaan. Pengembang yang lama menjual semua asetnya ke pengembang lainnya. Sekarang sedang dikerjakan pembangunan proyek perumahan bersubsidi di tanah ini.

Halaman
123
Penulis: Galih Lintartika
Editor: Anas Miftakhudin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved