Virus Corona di Jatim

Jumlah Penerima dan Nilai Manfaat BPNT di Jatim Ditingkatkan, Pemprov Sasar yang Belum Tercover

Selain ditingkatkan jumlah penerimanya, Emil mengatakan pemerintah juga meningkatkan nilai manfaatnya dari Rp 150 ribu jadi Rp 200 ribu

Fatimatuz Zahroh
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, dalam jumpa pers yang digelar 8 April 2020 di Grahadi. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan kebijakan di provinsi sinergis dengan pemerintah pusat, terutama dalam penanganan dampak sosial ekonomi akibat Wabah Virus Corona (Covid-19).

Wagub Jatim, Emil Dardak mengatakan dari data yang diambil dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) disebutkan ada 15,2 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) secara nasional. 

"Mulai April ada tambahan 4,8 juta KPM di seluruh Indonesia, termasuk Jatim berdasarkan data yang diterima Dinsos ada 1juta 42ribu KPM tambahan yang akan menerima BPNT," kata Emil, Rabu (8/4/2020).

Selain ditingkatkan jumlah penerimanya, Emil mengatakan pemerintah juga meningkatkan nilai manfaatnya dari Rp 150 ribu jadi Rp 200 ribu per rumah tangga.

"Bantuan tersebut sudah mulai diterima para KPM di Jatim pada bulan Maret," lanjutnya.

Namun begitu, Emil menejelaskan masih ada sekitar 840 ribu KK di Jatim yang diharapkan bisa menerima manfaat BPNT dari pemerintah pusat tapi belum tercover.

"Ini atas saran Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) yang menjadi salah satu sasaran kita," ucap Emil yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Sosial Ekonomi Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur.

Emil melanjutkan, pihaknya akan mengutamakan masyarakat yang terdampak terutama yang berada di sektor non agro atau perkotaan.

"Kondisi ini lebih sulit jika mereka tidak punya akses ke sektor petanian karena di sektor pertanian saat ini relatif produksi masih bisa berjalan," kata Emil.

Untuk menentukan sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baik yang belum tercover BPNT maupun yang belum masuk basis data DTKS, Pemprov Jatim telah mengundang sejumlah asosiasi pelaku ekonomi serta berkoordinasi dengan stakeholder untuk melihat masyarakat mana yang terdampak paling besar

Sedangkan untuk penyaluran bantuannya, Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

"Dari koordinasi Himbara, kita akan sinergikan penyaluran dengan sistem yang sudah ada. Jadi mitra Himbara bisa mendapatkan akses bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan pokok," lanjut Mantan Bupati Trenggalek ini.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved