Grahadi

Pemprov Jatim

Jika Ada Daerah Mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Khofifah Sebut Ada Syarat dan Ketentuan

Khofifah menyebutkan, belum ada daerah di Jatim yang mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mencegah penyebaran Covid-19.

SURYA.co.id/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa sampai hari ini, belum ada daerah di Jawa Timur yang mengkomunikasikan untuk pengajuan kawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mencegah penyebaran Covid-19.

Namun, sempat dikabarkan bahwa pemda di kawasan Malang Raya tengah mengajukan PSBB ke Gubernur Jawa Timur.

Terkait kabar tersebut, Khofifah mengatakan bahwa hal tersebut sudah dikroscek ke kepala daerahnya dan pengajuan itu belum dibuat. Bahkan suratnya juga belum masuk ke Pemprov Jatim.

“Saya sudah WA ke kepala daerahnya. Tapi katanya besok baru dirapatkan,” kata Khofifah Senin (6/4/2020) kemarin petang.

Menurut Khofifah, mekanisme penerapan PSBB di suatu wilayah memang tidak boleh dilakukan tanpa izin dari pusat. Dan dalam pengajuannya, pemerintah daerah bisa mengajukannya ke provinsi, lalu oleh provinsi diajukan ke Kementerian Kesehatan.

Akan tetapi, sambung Khofifah, hal tersebut hanya bisa dilakukan jika suatu daerah memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan.

“Syarat utamanya seluruh forkopimda harus sepakat adanya PSBB. Kalau itu beresr, sudah bisa. Kenapa forkopimda? karena ini menyangkut keamanan wilayah,” kata Khofifah.

Selain itu, suatu daerah yang menerapkan PSBB juga harus mampu menjamin pemenuhan kebutuhan logistik di daerahnya. Terutama bagaimana agar penyediaan logistik di daerah tidak sampai kekurangan.

“Misalnya pemenuhan logistik terkonfirmasi akan dibeli online oleh warga, titik-titiknya di mana. Kemudian juga layanan kesehatannya juga harus dihitung betul,” kata Khofifah.

Oleh sebab itu, bagi daerah yang akan mengajukan PSBB harus menghitung juga ketersediaan layanan kesehatannya.

Mereka diminta untuk memberikan hitungan prediksi kesiapan melayani pasien hingga jumlah maksimum sesuai dengan algoritma yang dimiliki.

“Kalau nanti forkopimda dan seluruh jajaran sudah setuju, maka mereka boleh untuk mengajukan ke Kemenkes terkait adanya PSBB,” pungkas Khofifah.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved