Virus Corona di Jatim

Pemprov Jatim Alokasikan Anggaran Rp 2,38 Triliun untuk Penanganan Corona

Pemprov Jatim siapkan anggaran Rp 2,384 triliun untuk kebutuhan promotif, preventif, kuratif dan juga dampak sosial ekonomi penanganan covid-19

Fatimatuz Zahroh
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemprov Jatim menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,384 trilliun untuk kebutuhan promotif, preventif, kuratif dan juga dampak sosial ekonomi penanganan covid-19. Anggaran tersebut merupkan hasil refocusing kegiatan dan realokasi anggaran APBD untuk penanganan covid-19 di Jawa Timur.

Dengan total anggaran tersebut, Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar 6,8 persen dari total APBD 2020 untuk penanganan covid-19 di Jawa Timur. 

Ini setara dengan 6,8 persen dari APBD Jatim,” kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa, dalam jumpa pers di Gedung Negara Grahadi, Jumat (3/4/2020).

Khofifah menuturkan sudah melakukan perhitungan bagi masyarakat yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak tercover di DTKS. 

Karena pada dasarnya intervensi pemerintah pusat apakah yang berkaitan dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau dari program PKH itu dihitung dari mereka yang masuk di DTKS. 

“Hari ini kita temukan fenomena baru, bahwa mereka yang di kepulauan mereka tidak bisa menjual ikan mereka. Padahal mereka tidak masuk dalam DTKS,” kata Khofifah. Maka mereka ini akan masuk dalam data yang diintervensi Pemprov.

Kemudian yang juga akan akan disentuh oleh Pemprov Jawa Timur adalah para driver ojek online yang mereka tidak masuk di DTKS sehingga tidak tercover bantuan dari Pemerintah Pusat. 

Tidak hanya itu mereka yang mudik, yang mulanya merantau dan mengandalkan penghasilan dari jualan harian dan tidak masuk dalam DTKS juga akan dicover Pemprov untuk memberian intervensi.

“Dalam hitungan ini, total kalau di pedesaan ada 4,73 juta KK yang terdampak. Akan tetapi yang masuk dalam DTKS adalah sebanyak 3,73 juta KK. Berarti ada 1 juta KK yang kira-kira di luar DKTS,” tegas Khofifah.

Kemudian yang ada di kawasan perkotaan, yang artinya masuk dalam sektor non agro ada 3,8 juta KK akan terdampak.

Dari jumlah 3,8 juta yang sudah tercover DTKS ada sebanyak 1 juta KK. Artinya ada sebanyak 2,8 juta KK yang belum masuk di DTKS.

“Ini yang tadi kita bahas urunannya dengan pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat ini kan menambah dari yang kemarin 2,8 juta KK ditambah 1 juta 40 ribu KK untuk BPNT. Nah Pemprov menambahkan bantalan baik yang sudah dapat BPNT maupun yang belum mendapatkan itu. Tentu kami berharap ada support dari kabupaten kota,” tegas Khofifah.

Sebab masing-masing pemda sudah mendapatkan peraturan yang memungkinkan bahwa mereka wajib melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran.

“Jika ini diikuti bupati wali kota dengan melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran terkait penanganan covid dampak sosial ekonomi dengan besaran yang sama sebesar 6-7 persen maka akan memberikan bantalan yang kuat untuk Jatim,” pungkas Khofifah.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved