Tak Terapkan Potong Gaji, Khofifah Ajak ASN Infaq Bantu Penanganan Covid-19 dan Pegawai Terdampak

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa di Jawa Timur, khususnya para ASN tidak berkewajiban untuk pemotongan gaji untuk membantu penanggulangan virus Corona (Covid-19). Sebagaimana yang dilakukan di Jawa Barat, maupun gerakan potong gaji seperti yang dilakukan anggota DPRD Jatim.

Akan tetapi, Gubernur Khofifah menerapkan adanya infaq dan sedekah bersama bagi para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Terutama pada eselon dua yang kini menjabat sebagai kepala OPD.

“Para kepala OPD kami minta untuk bergotong royong untuk memberikan infaq dan sedekah. Kita tidak ada pemotongan khusus dan yang memberikan kewajiban,” kata Khofifah, Kamis (2/4/2020).

Selain itu, Khofifah juga meminta, para para pejabat OPD tersebut melakukan pendataan pada para pegawainya khususnya golongan 1 dan 2 yang memiliki pinjaman dan juga angsuran kredit. Ia mengkoordinasi agar para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim urunan membantu mereka.

“Karena saya juga mendapatkan informasi, di pegawai kita yang golongan satu, golongan dua itu kalau misalnya tidak ada perjalanan dinas, kesulitan membayar cicilan motor dan cicilan rumah. Maka saya mengajak ASN untuk bergotong royong memberikan infaq dan sedekahnya untuk membantu pegawai kota,” kata Khofifah.

Selain itu, para pegawai golongan satu dan dua di lingkungan Pemprov Jatim juga diupayakan menjadi bagian dari masyarakat yang bisa mendapatkan restrukturisasi kredit akibat terdampak pandemi Covid-19.

“Kita sedang berkonsultasi dengan Inspektorat dan Biro Hukum untuk mekanisme penyalurannya,” tegas Khofifah.

Hal senada juga disampaikan Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak. Ia mengatakan, kebijakan infaq dan sedekah ini awalnya Pemprov Jatim menggandeng Baznas. Akan tetapi di lembaga tersebut belum menyediakan mekanisme penyaluran pada masyarakat yang terdampak wabah.

“Baznas metodenya untuk yang fakir. Maka, Ibu Gubernur meminta kami untuk berkonsultasi bersama Inspektorat dan Biro Hukum untuk membantu jalur untuk menyalurkan kepedulian,” tegas Emil Dardak.