Breaking News:

Opini

Bekerja dengan Hati di Tengah Pandemi Covid-19

Pernyataan bersama organisasi profesi kesehatan pada 27 Maret 2020 memohon kepada negara untuk menjamin Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai.

Kompas.com/Imam Rosidin
Ilustrasi - Tim medis RSUP Sanglah dalam simulasi penanganan pasien terjangkit virus corona di Ruang Isolasi Nusa Indah, Rabu (12/2/2020) 

Padahal fakta di lapangan berbicara lain.

Tarif yang ditetapkan pemerintah (BPJS) untuk pelayanan kesehatan, tindakan medis, rawat inap, honor tenaga medis dan lain-lain jauh dibawah standar bahkan terkesan kurang manusiawi.

Masalah yang lebih memprihatinkan lagi adalah pengobatan, tindakan, dan pemeriksaan ditentukan oleh standar yang ditetapkan oleh BPJS (berorientasi ke reduced cost) bukan sesuai dengan kaidah medis.

Begitu juga jika ada wabah atau bencana yang bermuatan financial risk seperti wabah COVID-19 saat ini, maka risiko itu seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

Bagian terberatnya adalah rakyat Indonesia tidak punya cadangan finansial yang memadai untuk menghadapi itu semua.

Sir Michael Marmot (WHO) menyatakan sistem kesehatan adalah kendaraan untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

Kesehatan merupakan ujung dari semua masalah negara yang berupa kemiskinan, akses pendidikan, kesenjangan sosial, lingkungan, infrastruktur, perubahan gaya hidup, lompatan teknologi dan yang terpenting adalah political will negara.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan kesehatan, yaitu kualitas (quality), keterjangkauan (accessibility), dan kemampuan (affordability). BPJS hanyalah soal iuran dan bayar membayar.

Logikanya bagaimana kita akan menentukan harga jika kualitas barangnya (layanan medik) belum terukur?

Kegagalan finansial pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya penyediaan APD bagi tenaga kesehatan adalah akibat dari kegagalan kita bersama dalam menjawab tantangan zaman.

Halaman
1234
Editor: Musahadah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved