Antisipasi Virus Corona Jawa Timur

Mau Nikah, Calon Pengantin dan Petugas KUA Wajib Ikuti Prorokol Kesehatan Terkait Covid-19

Catin dan anggota keluarga saat mengikuti prosesi itu wajib mengenakan masker dan membersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

surya.co.id/mohammad romadoni (kiri) dan pixabay (kanan)
Pengumuman SOP pelayanan nikah pada masa merebaknya Virus Corona yang dipasang di depan kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto (kiri) dan ilustrasi pernikahan (kanan) 

SURYA.CO.ID, MOJOKERTO - Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimais) merekomendasikan agar calon pengantin wajib memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat melangsungkan akad nikah untuk mencegah potensi penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kabupaten Mojokerto, Abdul Aziz mengatakan sesuai protokol pencegahan penyebaran Virus Corona pada layanan di kantor Kantor Urusan Agama (KUA) diterapkan
kewajiban Calon Pengantin (Catin) agar memakai APD termasuk pihak keluarganya.

Kebijakan tersebut juga berlaku bagi petugas KUA yang wajib memakai APD pada saat melaksanakan akad nikah.

"Sesuai protokol dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terkait penangangan Covid-19 yakni Petugas KUA, manten (Catin, Red), wali dan saksi harus pakai APD," ujarnya kepada SURYA.co.id, Sabtu (28/3/2020).

Ia menjelaskan apabila akad nikah dilaksanakan di kantor KUA (Nikah Kantor) maka akan dibatasi peserta yang mengikuti prosesi akad nikah yaitu tidak lebih dari 10 orang dalam satu ruangan.

Perlu diperhatikan, Catin dan anggota keluarga saat mengikuti prosesi itu wajib mengenakan masker dan membersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

Untuk akad nikah di luar kantor KUA (Nikah Bedol), lanjut dia, ruangan prosesi akad nikah di tempat terbuka atau di ruangan yang berventilasi sehat dan maksimal diikuti 10 orang dalam satu ruangan tersebut.

"Petugas KUA, Wali Nikah dan Catin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul," ungkapnya.

Dikatakannya, pihaknya memperbolehkan Catin menunda jadwal pelaksanaan akad nikah apabila yang bersangkutan khawatir terkait merebaknya Covid-19 dan diharuskan segera berkoordinasi dengan petugas KUA setempat.
Kebijakan pelayanan KUA di Kabupaten Mojokerto sudah berlaku mulai Senin (23/3/2020) sampai 31 Maret 2020 yang kemungkinannya bisa diperpanjang melihat situasi perkembangan kasus Covid-19.

"Andai juga Catin membatalkan maka biaya nikah bedol Rp 600 ribu bisa diminta kembali dan uang akan masuk pada rekening yang bersangkutan," jelasnya.

Ditambahkannya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya wewenang kepada Catin yang menggelar resepsi pernikahan di tengah merebaknya Pandemi Covid-19.

"Lebih baik ikuti imbauan dan anjuran Pemerintah dan fatwa MUI, bukan soal resepsinya tapi kegiatan kumpul-kumpul yang perlu diantisipasi pada masa Pandemi Virus Corona seperti ini," tandasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved