Berita Surabaya

Kantor Pajak di Surabaya Buka Chat Center di Masa Darurat Corona

Layanan yang diberikan secara online yaitu layanan melalui chat center di semua Kantor Pelayanan Pajak di Kota Surabaya.

Kantor Pajak di Surabaya Buka Chat Center di Masa Darurat Corona
ist
Eka Sila Kusna Jaya, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Sehubungan dengan berlakunya layanan tanpa tatap muka di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur I menginstruksikan seluruh unit vertikalnya untuk melayani wajib pajak secara online.

Layanan yang diberikan secara online yaitu layanan melalui chat center di semua Kantor Pelayanan Pajak di Kota Surabaya.

Tidak tanggung-tanggung, di Kota Surabaya memiliki sekitar 260 agen yang akan membantu menyelesaikan permasalahan wajib pajak.

"Total ada 260 pegawai di balik chat center, dengan demikian diharapkan semua permasalahan wajib pajak dapat diselesaikan," jelas Eka Sila Kusna Jaya Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Kamis (26/3/2020).

Layanan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk melawan penyebaran virus covid 19. Direktorat Jenderal Pajak memutuskan untuk memberhentikan layanan tatap muka langsung, namun bukan berarti layanan ditiadakan. Layanan tatap muka langsung digantikan dengan layanan secara online (daring). Sekitar 80 persen pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I bekerja dari rumah, dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada wajib pajak berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.

"Diharapkan dengan adanya layanan ini, semua wajib pajak puas dan mendapatkan pelayanan prima dari kami", tambah Heru Budhi Kusumo, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur I.

Selain itu, terkait dukungan DJP dalam melawan covid19, DJP memutuskan untuk memberikan relaksasi pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan untuk Orang Pribadi Tahun Pajak 2019. Relaksasi diberikan sampai dengan 30 April 2020,

"Apabila wajib pajak melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 yang harusnya paling lambat tanggal 31 Maret. Disampaikan tanggal 1 April sampai 30 April, maka dikecualikan dari pengenaan sanksi keterlambatan pelaporan," jelas Eka Sila Kusna Jaya.

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved