Antisipasi Virus Corona Jawa Timur

Fraksi PKB DPRD Jatim Minta Gubernur Tak Ragu Realokasi Anggaran untuk Penanganan Corona

Fraksi PKB di DPRD Jatim meminta Pemerintah Provinsi tak ragu dalam merealokasi anggaran untuk penanganan virus Covid-19

Fraksi PKB DPRD Jatim Minta Gubernur Tak Ragu Realokasi Anggaran untuk Penanganan Corona
surya.co.id/sugiharto
Seorang staf menunjukan peta sebaran virus covid -19 di Gedung Grahadi Surabaya, Sabtu (21/3/2020). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Jatim meminta Pemerintah Provinsi tak ragu dalam merealokasi anggaran untuk penanganan virus Covid-19 atau corona.

Hal ini menindaklanjuti terbitnya Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020.

Secara khusus, Inpres tersebut berisi refocussing kegiatan, Realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam percepatan penanganan corona virus disease 2019.

Fraksi PKB menilai inpres tersebut dapat menjadi pijakan Pemrov dalam mengambil kebijakan.

"Fraksi PKB Jatim menyambut positif. Ini akan menjadi payung hukum bagi para pemimpin lembaga negara, termasuk bagi kepala daerah untuk menanggulangi wabah corona ini," kata Ketua Fraksi PKB di DPRD Jatim, Fauzan Fuadi kepada SURYA.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (26/3/2020).

Di Jatim, Inpres tersebut diharapkan akan menjadi jembatan bagi kepala daerah untuk mengambil kebijakan yang dirasakan perlu.

"Sebab, beberapa hari kemarin kami melihat pemerintah daerah masih bimbang melangkah karena terkendala pos anggaran yang bisa digunakan. Dengan berpegangan pada Inpres ini, Bu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) kami harap tak ragu lagi dalam menangani covid-19 di Jatim," tegas Wakil Sekretaris DPW PKB Jatim ini.

Inpres Jokowi bertanggal 20 Maret 2020 berisi tujuh instruksi yang harus dilakukan para pemegang kewenangan untuk fokus dalam menangani virus corona.

Instruksi ini diberikan kepada 10 pemegang kepentingan, mulai dari Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, hingga Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia.

"Mempercepat refocussing kegiatan dan relokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya," begitu petikan poin kedua instruksi tersebut.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved