Antisipasi Virus Corona, Pilkades Serentak 2020 di Sidoarjo Resmi Ditunda

SURYA.co.id | SIDOARJO - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Sidoarjo resmi ditunda. Keputusan itu diambil dalam rapat yang digelar di Pendopo Sidoarjo, Kamis (26/3/2020).

Plt Bupati, Kapolres, Kajari, Ketua DPRD, Perwakilan Camat, Perwakilan Kepala Desa, dan sejumlah pejabat ikut dalam rapat tersebut.

"Hasilnya, keputusan bersama sepakat menunda Pilkades serentak sampai waktu yang belum ditentukan," kata Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin seusai rapat.

Pilkades serentak sedianya dijadwalkan 19 April mendatang.

Namun karena wabah corona sedang menyebar, semua pihak harus mengantisipasi penyebarannya.

Bahkan Menteri Dalam Negeri juga sudah mengeluarkan surat terkait saran dan imbauan penundaan pemilihan Pilkades serentak tahun ini.

Penundaan tersebut juga berdasarkan rujukan surat dari BNPB yang menetapkan kondisi darurat nasional karena pandemi Covid-19 baru berakhir tanggal 29 mei 2020.

Meski dilakukan penundaan, tahapan-tahapan Pilkades Serentak yang tidak melibatkan banyak orang tetap berjalan dan diselesaikan.

"Ini demi kebaikan bersama. Jika situasi sudah membaik, secepatnya Pilkades Serentak bakal digelar," lanjut Nur Ahmad.

Menanggapi keputusan itu, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sidoarjo Heru Sultan mengaku legowo dengan keputusan ini.

Heru minta agar pihak pemkab segera membuat surat penundaan dan segera dikirim ke desa-desa.

"Kami sepenuhnya menerima keputusan dari pemerintah, jika memang pilihan yang terbaik adalah ditunda maka kita ikuti, kami minta pemkab segera membuat surat secara resmi dan dikirim ke desa-desa, supaya semua segera tahu," ujarnya.

Kapolresta Sidoarjo, Kombespol Sumardji, mengaku lega setelah mendengar keputusan ini, karena pihaknya juga menyarankan agar Pilkades Serentak ditunda.

Pilkades serentak sangat berpotensi menjadi tempat berkumpulnya masyarakat.

Dikhawatirkan akan berpotensi penyebaran covid-19.

"Kami dari kepolisian menyarankan pilkades serentak di Sidoarjo lebih baik ditunda sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kondisi aman oleh pemerintah pusat", ujar Sumardji.

Hal yang sama disampaikan Kajari Sidoarjo Setiawan Budi Cahyono.

Menurut Kajari keputusan pemerintah pusat dalam ini menteri dalam negeri yang menyarankan Pilkades Serentak Sidoarjo ditunda sudah melalui perhitungan yang matang dan memikirkan kebaikan yang lebih besar.

"Sebaiknya memang kita ikuti saja surat dari menteri dalam negeri yaitu ditunda dulu, situasi sekarang masih darurat nasional lebih baik kita fokus bersama menangani pandemi covid-19 di Sidoarjo," ujarnya.