Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Anggota Dewan Dorong Pemprov Jatim Lakukan Ini

SURYA.co.id | SURABAYA - DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah mengambil kebijakan "lockdown" untuk mengantisipasi merebaknya virus covif-19 atau corona.

Kebijakan ini dinilai relevan, mengingat semakin maraknya pandemi tersebut di Jatim.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono menjelaskan potensi penyebaran virus tersebut.

Bukan hanya bagi masyarakat dengan kekebalan tubuh lemah, namun juga orang tua usia di atas 70 tahun, serta para dewasa dengan riwayat penyakit.

Oleh karenanya, Artono menilai pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Jatim harus bersinergi.

Di antaranya, dengan mengawal instruksi pemerintah pusat dengan membatasi kerumunan orang banyak.

"Untuk itu, harus ada tindakan tegas dari aparat. Caranya, me-lockdown," kata Artono ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (26/3/2020).

Keputusan ini penting mengingat masyarakat masih saja berhubungan satu sama lain, terutama di lingkungan kerja.

"Kami kawatir, virus ini akan terbawa ke daerah di mana pekerja tersebut tinggal," kata politisi PKS ini.

Sekalipun demikian, pihaknya tak memungkiri, kebijakan tersebut membutuhkan biaya tinggi.

Sebab, pemerintah harus bisa menanggung biaya hidup masyarakat selama akses ditutup.

"Menurut kami, tak ada masalah. Toh uang APBN/APBD adalah uang rakyat," katanya.

Selain itu, Pemprov juga harus mengutamakan pemeriksaan kesehatan kepada para petugas di RS maupun puskesmas.
Utamanya, dengan menjalankan rapid tes covid-19 bagi dokter, perawat dan tenaga medis, termasuk para keluarga petugas kesehatan.

Sebab, pelayanan kesehatan yang prima harus ditunjang kesehatan para petugasnya.