Sejumlah Dokter 'Gugur', DPRD Jatim Dukung Pemeriksaan Tenaga Medis se-Jatim

DPRD Jawa Timur mendukung upaya pemerintah melakukan pemeriksaan deteksi corona terhadap tenaga medis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

Sejumlah Dokter 'Gugur', DPRD Jatim Dukung Pemeriksaan Tenaga Medis se-Jatim
Istimewa
ilustrasi 

SURYA.co.id | SURABAYA - DPRD Jawa Timur mendukung upaya pemerintah untuk melakukan pemeriksaan deteksi corona terhadap tenaga medis. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

"Tenaga medis yang paling utama. Ini untuk seluruh tingkatan, utamanya di Puskesmas," kata Anggota DPRD Jatim, Adam Rusydi ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (24/3/2020).

Menurut Anggota Fraksi Golkar ini, tak menutup kemungkinan di puskesmas akan diserbu penderita corona. "Hari ini kita tidak tahu, orang sakit tersebut telah terpapar virus corona atau tidak. Sedangkan fasilitas di Puskesmas belum memadai," katanya.

Pihaknya berharap kedepan pemerintah bisa mengutamakan tenaga medis. Selain memberikan pemeriksaan dini, juga menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD). "Hal yang pertama adalah melakukan tes terhadap seluruh tenaga medis di republik ini," katanya.

Dengan adanya instruksi dari presiden untuk penanganan tersebut, Adam berharap pemerintah daerah tak lantas setengah hati memberikan pelayanan kepada para tenaga medis. "Anggaran darimana? Presiden telah mengeluarkan inpres. Segala bentuk alokasi anggaran, bisa dialokasikan untuk penanganan covid-19. Mulai dana desa hingga APBN," katanya.

Termasuk, DPRD Jatim pun siap memberikan perhatian khusus terhadap alokasi anggaran tersebut. "Kami di DPRD Provinsi ada dana kunker luar provinsi juga bisa digunakan untuk penanganan covid-19," katanya.

Menurutnya, pemerintah harus fokus untuk mengawal seluruh tenaga medis yang ada di RI dengan melakukan tes awal dan melengkapi ADP. "Sebab, tenaga medis kita belum tahu apakah ada yang terpapar. Apalagi, banyak yang berguguran," katanya.

"Kalau tenaga medis sudah satu persatu tumbang, siapa yang mengawal kesehatan kita nantinya? Kami berharap masalah ini segera selesai. Setelah selesai, kami juga meminta pemerintah memberikan apresiasi terhadap para tenaga medis," katanya.

Menurut Anggota Komisi E ini, Komisinya telah melakukan pemantauan ke sejumlah RS untuk mengetahui jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan APD. "Besar dukungan kami. Selain alokasi anggaran, juga social distancing sebagai langkah antisipasi. Apalagi, saat ini Hand sanitizer dan masker juga langka," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta tenaga medis dan masyarakat didahulukan dalam menjalani rapid test Covid-19.

Jokowi telah menginstruksikan Menteri Kesehatan (Menkes) agar rapid test diprioritaskan kepada dokter, perawat, tenaga medis, keluarga mereka, orang dala pemantauan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP).

"Tadi pagi saya telah perintahkan kepada Menkes untuk rapid test yang diprioritaskan adalah dokter dan tenaga medis serta keluarganya terlebih dulu. Dan juga para ODP dan PDP serta keluarganya, ini yang harus didahulukan," kata Jokowi melalui siaran konferensi video di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengumumkan, enam dokter yang bertugas menangani wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia meninggal dunia.

Lima orang dokter di antaranya diduga meninggal dunia akibat terjangkit virus corona. Adapun seorang dokter lainnya meninggal dunia akibat serangan jantung setelah mempersiapkan fasilitas kesehatan demi menghadapi virus corona

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved