Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti Test Covid-19 di RS Unair Surabaya, Begini Hasilnya

SURYA.co.id | SURABAYA - Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti secara mandiri menjalani tes Covid-19 (corona) di RS Universitas Airlangga.

La Nyalla memeriksakan dirinya setelah menjalankan kegiatan reses DPD RI selama 20 hari di Madura, Surabaya dan Gresik Jawa Timur.

La Nyalla mengikuti pemeriksaan dengan pengambilan sample cairan hidung dan rongga mulut, Sabtu (21/3/2020) lalu.

Tes yang berlangsung sekitar 20 menit itu baru bisa diketahui hasilnya selang dua hari kemudian.

“Alhamdulillah Senin (23/3/2/2020) saya sudah mendapat hasil tes, dan tertulis Negatif Covid-19,” ungkap LaNyalla di kediaman di Surabaya, dikutip dari rilis yang diterima SURYA.co.id, Selasa (24/3/2020).

Namun, ia tetap mengimbau semua masyarakat untuk tetap melakukan social distancing dan menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas yang tidak benar-benar penting.

La Nyalla juga meminta masyarakat yang melakukan perjalanan keliling atau dari luar negeri, sebaiknya mendaftarkan diri ke RS Unair untuk mendapat giliran pemeriksaan.

Sedangkan untuk masyarakat yang tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri atau traveling, sebaiknya sebisa mungkin istirahat di rumah.
Sekaligus, meningkatkan daya tahan tubuh sambil nunggu jadwal rappid test secara massal.

"Ditunggu saja, pemerintah akan menentukan lokasi-lokasi tes massal,” imbaunya.

La Nyalla juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para tenaga medis, baik dokter maupun perawat yang berada di garda depan membantu masyarakat, dengan resiko terpapar yang lebih tinggi.

Pihaknya berharap distribusi alat pelindung diri yang standar, yang baru datang di Jakarta segera bisa terdistribusi merata ke para tenaga medis di seluruh Indonesia.

"Hal ini akan menjadi langkah prioritas yang harus dilakukan pemerintah,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI telah meminta pemerintah melakukan beberapa kebijakan khusus yang pada intinya meringankan beban masyarakat dan dunia usaha terkait pandemic Corona.

Sebab, protokol tersebut bersifat lazim dan wajib dilakukan pemerintah.

Apalagi semua negara di dunia juga melakukan hal yang sama.

"Meskipun mengandung konsekuensi pelambatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Mari kita tanggung bersama-sama,” ajak senator asal daerah pemilihan Jawa Timur ini.