Berita Bangkalan

Sebar Maklumat Kapolri, Polres Bangkalan Tidak Terbitkan Ijin Keramaian

Polres Bangkalan menginstruksikan kepada seluruh polsek jajaran untuk menyebar dan menempelkan maklumat Kapolri tentang pencegahan viru Scorona.

surabaya.tribunnews.com/ahmad faisol
Kapolsek Socah, AKP Hartanta (kiri) bersama anggota menempelkan Maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis di sebuah pasar modern, Minggu (22/3/2020) 

SURYA.co.id | BANGKALAN - Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan Maklumat tertanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Maklumat bernomor Mak/2/III/2020 diterbitkan setelah mempertimbangkan situasi nasional terkait cepatnya penyebaran Covid-19.

Menindaklanjuti hal tersebut, Polres Bangkalan menginstruksikan kepada seluruh polsek jajaran untuk menyebar dan menempelkan maklumat tersebut di pusat-pusat keramaian.

"Saya perintahkan untuk polsek jajaran menyebarkan Maklumat Bapak Kapolri di kawasan pecinan, pasar modern dan tradisional, dan tempat ibadah," ungkap Rama kepada Surya, Minggu (22/3/2020).

Poin 2a Maklumat Kapolri menyebutkan tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri.

Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu meliputi kegiatan sosial, budaya, keagamaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan.

Selain itu, kegiatan konser musik, pekan raya, festival, pasar malam, pameran, unjuk rasa, hingga resepsi keluarga.

"Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus populi suprema lex esto)," tegas Rama.

Karena itu, lanjutnya, Polres Bangkalan memperketat pelayanan perijinan dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

"Kami tidak terbitkan kalau ada orang ijin keramanan, sampai waktu yang belum ditentukan," ujar Rama.

Ia mengimbau, masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik, meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing, dan mengikuti informasi dan imbauan resmi dari pemerintah.

"Tidak menimbun kebutuhan sembako dan tidak terpengaruh dengan turut menyebar berita-berita tidak jelas yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat," pungkasnya.

Pada poin terakhir Maklumat tersebut menegaskan bahwa apabila ditemukan perbuatan bertentangan dengan Maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Penulis: Ahmad Faisol
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved