Gapasdap Minta Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Segera Direalisasikan

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, & Penyeberangan (Gapasdap), meminta agar kenaikan tarif angkutan penyeberangan segera direalisasi

Gapasdap Minta Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Segera Direalisasikan
ist
Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi tampak dari ketinggian. 

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), meminta agar kenaikan tarif angkutan penyeberangan segera direalisasikan.

Padahal pada 6 Maret 2020 lalu, telah dilakukan sosialisasi usulan kenaikan tarif angkutan penyeberangan, namun hingga saat ini belum ada kejelasan.

"Sosialisasi sudah dilakukan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, yang langsung dipimpin oleh Dirjen Perhubungan Darat. Namun hingga kini belum ada kejelasan," kata Ketua Bidang Tarif DPP Gapasdap, Rakhmatika Ardianto, Jumat (20/3).

Rahmat mengatakan, saat ini tarif angkutan penyeberangan di Indonesia telah mengalami ketertinggalan sebesar 30 sampai 50 persen dari biaya operasional. Perhitungan tersebut telah dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah (Kemenhub dan diketahui oleh Kemenko Marvest), Gapasdap dan PT ASDP.

"Sebenarnya pendapatan dari perusahaan angkutan penyeberangan bisa diketahui oleh pemerintah, karena penjualan tiket diatur dan dilaksanakan oleh PT ASDP sehingga semuanya transparan," kata Rahmat.

Berdasarkan penilaian Gapasdap, kenaikan tarif di industri penyeberangan adalah suatu keharusan mengingat beberapa biaya terus meningkat setiap tahunnya.

Penyebabnya seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD dan mata uang asing lainnya, menyebabkan kenaikan biaya spare part dan biaya perawatan kapal lain karena mayoritas komponen kapal menggunakan barang impor.

Kenaikan UMR setiap tahun dengan besaran antara 8 hingga 10 persen, serta semakin meningkatnya aturan sertifikasi ABK menyebabkan kenaikan biaya SDM.

Biaya pengedokan yang setiap tahun mengalami kenaikan. Tingginya bunga bank di sektor maritim, di mana besaran bunganya sama bahkan lebih besar dari sektor komersial lainnya.

Selain itu, bertambahnya aturan-aturan pemerintah, berupa beberapa sertifikasi yang menyebabkan munculnya biaya baru.

Halaman
12
Penulis: Haorrahman
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved