Lapor Cak

Warga Surabaya Tak Lelah Berjuang Hapus Surat Ijo, kini Lakukan Pendataan dan Inventarisasi Sendiri 

Puluhan Perwakilan warga pemegang surat Ijo mencanangkan pendataan surat Ijo di Unversitas Wijaya Kusuma Surabaya, Kamis (18/3/2020).

Sampai kapan seperti ini. P2TSIS pun sepakat menolak IPT dan menghapus surat Ijo menjadi hak milik. Sebab sejak peninggalan Belanda, mereka sudah menempati lahan tersebut. Mereka sudah lebih dari 20 tahun menempatinya.

Sesuai aturan agraria, warga yang menempati aset negara lebih dari 20 tahun berturut-turut bisa diajukan menjadi hak milik. P2TSIS akan membuktikan itu dengan dukungan data.

Dalam 45 hari, pendataan itu harus tuntas. Selanjutnya akan dijadikan penguat untuk diajukan ke Kementerian.

"Surat Ijo aset negara bukan aset pemkot. Negara di Surabaya adalah BPN, bukan Pemkot," tandas Endung. 

Konsolidasi pertemuan para pemilik surat Ijo tersebut dihadiri oleh para koordinator pemegang surat Ijo di setiap wilayah Surabaya. Pertemuan itu untuk memperkuat langkah mereka berjuang menghapus surat Ijo langsung ke kementerian. Mantan Guru besar Ubaya Prof Eko Sugiantoro dihadirkan.

"Kepentingan rakyat adalah Hukum tertinggi. Saya pikir aneh, satu objek dikenakan dua pungutan. PBB dan IPT," kata Eko.

Hingga saat ini, warga Surabaya pemegang surat Ijo tak lelah menuntut penghapusan surat Ijo.

Karena bertahun-tahun tidak ada ujung, mereka mendapat angin segar karena kementrian dan DPR pusat mendukung pendataan tersebut.

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved