Breaking News:

Pemkab Nganjuk

Mutasi Mendadak Puluhan Pejabat Pemkab Nganjuk Menjadi Perhatian Dewan

Mutasi puluhan pejabat Pemkab Nganjuk yang dilakukan secara mendadak tanpa ada surat pemberitahuan mendapat perhatian Komisi 1 DPRD Nganjuk.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Parmin
surya.co.id/ahmad amru muiz
Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat saat melantik pejabat Pemkab Nganjuk yang dimutasi mendadak awal pekan lalu. 

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Mutasi puluhan pejabat Pemkab Nganjuk yang dilakukan secara mendadak tanpa ada surat pemberitahuan oleh Bupati Nganjuk mendapat perhatian Komisi 1 DPRD Nganjuk bidang Pemerintahan.

Pasalnya, selain kurang baik untuk penataan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN), mutasi mendadak tersebut membuat pejabat yang dimutasi dirasa kurang manusiawi.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Nganjuk, Mashudi mengatakan, mutasi terhadap 81 pejabat dilingkup Pemkab Nganjuk berdasar SK BUpati Nomor 821/45/411.404/2020 dinilai tergesa-gesa.

Bahkan, tugas Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Pemkab Nganjuk dalam menentukan tempat bagi pejabat Pemkab Nganjuk yang dimutasi juga diragukan kinerjanya.

"Ini menjadi perhatian Komisi 1 DPRD Nganjuk, kami akan undang BKD untuk memberikan penjelasan terkait mutasi mendadak bagi pejabat Pemkab Nganjuk tersebut," kata Mashudi, Minggu (15/3/2020).

Disamping itu, menurut Mashadi, tidak adanya protokoler dalam kegiatan mutasi pejabat di Pemkab Nganjuk juga menjadi pertanyaan kalangan DPRD Nganjuk.

Karena seharusnya pelaksaan pelantikan pejabat yang dimutasi itu kegiatan resmi dan harus dilakukan melalui protokoler yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, dikatakan Mashudi, Komisi 1 nantinya dalam hearing juga akan mempertanyakan soal tidak adanya protokoler resmi dalam kegiatan mutasi pejabat Pemkab Nganjuk.

Karena seolah kegiatan mutasi pejabat tersebut hal yang biasa tanpa ada aturan pentahapan dan semuanya tergantung keinginan Bupati.

"Maka dari itu, hal itu kami harapkan tidak kembali terjadi. Memang tujuan mutasi mendadak itu baik menurut Bapak Bupati, tapi bagi pejabat yang dilantik bisa sebagai musibah bila posisinya tidak sesuai dengan bidang keahlianya," tandas Mashudi.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved