Berita Jember

DPRD Jember Siap Membahas APBD Didampingi KPK

DPRD Jember, tegas Itqon, siap membahas R-APBD Jember tahun 2020 menjadi APBD.

surabaya.tribunnews.com/sri wahyunik
Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi 

SURYA.co.id | JEMBER - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur rupanya masih terus memfasilitasi pembahasan R-APBD Jember tahun 2020 melalui dua unsur pemerintah (eksekutif dan legislatif) di Pemda Jember. Terakhir, pihak Pemprov Jatim mengundang Badan Anggaran DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember untuk bertemu di Kantor Bakorwil Jatim V di Jember, Rabu (11/3/2020).

Menurut Ketua DPRD Jember, M Itqon Syauqi, pertemuan tersebut untuk memfasilitasi dewan dan bupati supaya APBD dibahas dan disetujui oleh kedua belah pihak.

"Ya hari Rabu sore, pihak Inspektorat Pemprov Jatim yang datang langsung. Pertemuan dilakukan di Kantor Barkorwil (Jl Kalimantan Jember). Pertemuan itu tetap memfasilitasi supaya APBD bisa dibahas bersama eksekutif dan legislatif. Tidak memakai Perkada. Karena gubernur melihat, seperti yang kami dengar dalam pertemuan kemarin, bahwa Perkada bukan solusi terakhir," ujar Itqon kepada Surya, Jumat (13/3/2020).

Sementara di sisi lain, Pemkab Jember telah mengirimkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) APBD Jember tahun 2020 ke Pemprov Jatim untuk mendapatkan persetujuan oleh gubernur. Hal ini sudah diakui oleh Sekda Kabupaten Jember Mirfano.

DPRD Jember, tegas Itqon, siap membahas R-APBD Jember tahun 2020 menjadi APBD. DPRD Jember memang tetap bersikukuh kalau bupati Jember diminta melaksanakan rekomendasi dari Kemendagri, pasca melakukan pemeriksaan khusus. Rekomendasi itu antara lain berisi tentang pencabutan 30 Peraturan Bupati tentang KSOTK.

Itqon menegaskan, jika bupati tidak mau mencabut itu, kemudian R-APBD tetap dibahas dan difasilitasi oleh Pemprov Jatim, DPRD Jember meminta ada jaminan hukum terhadap pembahasan tersebut.

"Jika Perbup tentang KSOTK tetap tidak dicabut, kemudian APBD tetap dibahas bersama karena difasilitasi oleh Pemprov Jatim. Kami meminta ada pendampingan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Harus ada jaminan, jika pembahasan yang kami lakukan tidak salah, dan kemudian tidak ada tuntutan hukum di belakang hari," tegas Itqon.

Itqon menuturkan, DPRD Jember berprinsip pada penganggaran 'money follow the function' di keuangan daerah. Berdasarkan prinsip itu, pihak pengelola anggaran harus sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya, serta sesuai dengan nomenklatur yang diatur di Kemendagri.

Pada November 2019, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan surat rekomendasi kepada Gubernur Jatim untuk memerintahkan Bupati Jember mencabut 30 Perbup perihal KSOTK (Kedudukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja) di Lingkungan Pemkab Jember.

Menurut Itqon, sampai saat ini bupati Jember belum melaksanakan rekomendasi tersebut. Sebab DPRD Jember tidak pernah mendapatkan laporan tentang hal itu. Karenanya, DPRD Jember tidak bisa melanjutkan pembahasan karena dikhawatirkan hasil dari pengesahan APBD itu akan berbuntut persoalan hukum.

Hingga akhirnya, Pemprov Jatim sampai Kemendagri turun tangan memfasilitasi polemik pembahasan APBD Jember tahun 2020. Namun hingga 13 Maret 2020, polemik tersebut tetap belum ada titik temu.

"Hasil dari pertemuan kemarin disepakati, Pemprov Jatim akan kembali memfasilitasi eksekutif dan legislatif untuk membahas bersama APBD. Pembahasan dilakukan di Pemprov. Dan sekali lagi, kami meminta pendampingan dari KPK. Kami siap membahas tiga atau empat hari terus menerus," tegas Itqon. 

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved