Berita Blitar

Soal Dugaan Pemotongan Gaji Banpol PP, Ini Permintaan DPRD Pada Pemkot Blitar

Komisi III DPRD Kota Blitar meminta Pemkot Blitar mengevaluasi kontrak kerja dengan pihak ketiga selaku rekanan penyedia tenaga outsourcing Banpol PP

surya.co.id/samsul hadi
Ratusan Banpol PP saat mengadu ke Kepala Satpol PP soal pemotongan gaji oleh pihak ketiga beberapa hari lalu. 

SURYA.co.id | BLITAR - Komisi III DPRD Kota Blitar meminta Pemkot Blitar mengevaluasi kontrak kerja dengan pihak ketiga selaku rekanan penyedia tenaga outsourcing Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) di Satpol PP.

Hal itu berdasarkan hasil rapat antara komisi III dan Satpol PP terkait masalah dugaan pemotongan gaji Banpol PP yang dilakukan pihak ketiga, Senin (9/3/2020).

"Kami minta Pemkot Blitar mengevaluasi kontrak kerjanya. Kalau ditemukan pelanggaran, Pemkot harus memberikan teguran atau surat peringatan ke pihak ketiga," kata Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi usai rapat dengan Satpol PP.

Nuhan mengatakan berdasarkan kontrak kerja ada beberapa poin yang dilanggar pihak ketiga.

Pertama soal kantor perwakilan perusahaan penyedia tenaga outsourcing Banpol PP.

Sesuai kontrak kerja, rekanan harus memiliki kantor perwakilan di Kota Blitar.

Tapi, sampai sekarang rekanan tidak memiliki kantor perwakilan di Kota Blitar.

"Perusahaan itu berada di Jakarta dan seharusnya punya perwakilan di Kota Blitar. Itu tidak dilaksanakan," ujar politikus PPP itu.

Dugaan pelanggaran kedua, kata Nuhan, sesuai kontrak, pihak ketiga memberikan gaji sesuai UMK ke Banpol PP. Nilai UMK Kota Blitar 2020 sekitar Rp 1,95 juta.

"Kemarin Banpol protes karena gaji yang diterima di bawah UMK. Kalau benar berarti itu pelanggaran kedua," katanya.

Halaman
12
Penulis: Samsul Hadi
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved