Pasar Induk Puspa Agro Sidoarjo Diberi Akses Tol

SURYA.co.id | SURABAYA  - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menetapkan pembukaan akses Tol ke Pasar Induk Puspa Agro di Sidoarjo, sebagai salah satu prioritas percepatan pembangunan ekonomi di Jatim sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) 80 tahun 2019.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Jatim, Gatot Sulistyo Hadi menerangkan bahwa proyek tersebut akan dimulai tahun ini. Di antaranya, dengan melakukan feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED). "Kami akan melaksanakan DED dan FS dari Jalan Tol ke Puspa Agro. Sebab, (dalam Perpres 80/2019) ada amanah itu," ujar Gatot ketika ditemui seusai dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Jatim, Senin (24/2/2020).

Di dalam Perpres itu, proyek yang ditaksir menghabiskan anggaran senilai Rp200 miliar ini akan menggunakan sumber pendanaan dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Sebenarnya, (lama kajian) ini sudah terhitung kilat. Terkesan lama karena memang harus memetakan satu persatu. Mulai dari tanahnya berapa, anggaran yang dibutuhkan berapa, dan lain sebagainya," jelasnya. Hasil FS dan DED tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran.

Di dalam Perpres itu, proyek ini menjadi satu di antara 77 Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila. Dengan adanya penghubung jalan tol dari Waru menuju Jemundo, akan membuat geliat pasar induk modern agrobis di kawasan Taman ini tumbuh semakin besar.

Pasarkan Bromo

Di samping proyek tersebut, Gatot mengakui masih ada 217 proyek lainnya yang juga perlu mendapat fokus dari pihaknya dalam Perpres tersebut. Menurutnya, hal tersebut juga akan dilaksanakan secara simultan hingga lima tahun ke depan.

Misalnya, terkait pembangunan ruas jalan tol penghubung Probolinggo - Lumajang dan ruas jalan provinsi Kejayan - Tosari yang mengarah ke Bromo. Beberapa ruas jalan tersebut selain akan menggunakan anggaran APBN juga akan melibatkan sejumlah investor. "Ruas jalan tol Probolinggo-Lumajang ditaksir butuh biaya Rp4 triliun lebih. Kami sudah menemukan investornya. Namun, belum bisa diputuskan karena belum ada DED dan FS juga," terangnya.

Obligasi daerah

Terkait pembiayaan pembangunan 217 proyek sebagaimana amanat Perpres 80/2019, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa pihaknya sedang mengusulkan agar opsi obligasi daerah menjadi salah satu opsi dalam skema pendanaan proyek strategis nasional (PSN) di Jawa Timur.

Terkait obligasi daerah ini, Khofifah mengaku sudah berkomunikasi dengan banyak pihak. Dan menurutnya banyak yang mendukung sistem pembiayaan dengan obligasi daerah diterapkan di Jawa Timur. "Saya sudah mengkomunikasikan dengan Presiden tentang opsi pembiayaan menggunakan obligasi daerah. Karena dalam Perpres belum mencantumkan sumber pembiayaan melaui obligasi," tegas Khofifah beberapa waktu lalu.

Dikatakan mantan Menteri Sosial ini banyak pihak mengapresiasi usulan ini. Di antaranya Menteri Bappenas, Menko Perekonomian, dan juga Menteri Keuangan. (bobby/fatimatus zahroh)