Breaking News:

Advertorial

Dinilai Amburadul, Komisi II DPRD Gresik Soroti Sistem Anggaran Desa

Sistem anggaran desa menjadi sorotan kalangan DPRD Kabupaten Gresik. Komisi II menilai amburadulnya sistem anggaran desa

DPRD Gresik
Komisi II DPRD Gresik saat menggelar rapat bersama BPPKAD dan DPMD, Kamis (27/2/2020). 

SURYA.co.id | GRESIK - Sistem anggaran desa menjadi sorotan kalangan DPRD Kabupaten Gresik. Komisi II menilai amburadulnya sistem anggaran desa.

Kondisi ini membuat pembangunan di desa menjadi tidak maksimal, padahal pemerintah setiap tahun telah memberikan anggaran yang tidak sedikit mencapai triliunan rupiah.

Komisi II DPRD Gresik memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mulai dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) hingga Bagian Hukum Pemkab Gresik.

Sejumlah OPD itu dicecar sejumlah pertanyaan hingga saat ini pembuatan hingga pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selalu mengalami keterlambatan.

Anggota Komisi II DPRD Gresik, Abdul Qodir, mengatakan hal ini bermula dari ketidakjelasan Pemkab, mulai dari pagu yang tidak jelas hingga pembuatan peraturan bupati (perbup) yang selalu molor.

"Kondisi ini membuat desa menjadi kebingungan untuk menyusun APBDes. Tidak heran bila banyak desa yang harus melakukan revisi APBDes hingga lima kali gara-gara ketidakjelasan tersebut," ujarnya, Kamis (27/2/2020).

Ditambah lagi, lanjutnya, molornya pembangunan karena pencairan yang selalu menumpuk di akhir tahun.

Bahkan, dirinya mendapati ada desa yang baru cair pada 27 Desember.

"Ini aneh, masak iya dalam waktu dua hari sudah selesai. Ini sangat bahaya kalau nantinya melanggar undang-undang,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Gresik Faqih Usman meminta pemerintah agar membuat Perbup tentang Penyusunan APBDes.

Halaman
12
Penulis: Willy Abraham
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved