Berita Jember

Warga Jember Gugat DPRD Karena Anggap Pembentukan Panitia Angket Cacat Hukum

Seorang warga Desa/Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Slamet Mintoyo menggugat DPRD Jember ke Pengadilan Negeri (PN) Jember.

surabaya.tribunnews.com/sri wahyunik
Ketua Panitia Angket DPRD Jember. Tabroni 

SURYA.co.id | JEMBER - Seorang warga Desa/Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Slamet Mintoyo menggugat DPRD Jember ke Pengadilan Negeri (PN) Jember.

Gugatan citizen lawsuit (warga negara) itu terkait pembentukan Panitia Angket DPRD Jember.

Gugatan citizen lawsuit itu dikuasakan kepada pengacara, M HUsni Thamrin dan Heru Nugroho. Gugatan warga negara itu didaftarkan ke PN Jember, Rabu (26/2/2020).

Husni Thamrin membenarkan gugatan tersebut.

"Benar, hari ini kami daftarkan gugatan warga atas pembentukan Panitia Angket DPRD Jember ke Pengadilan Negeri Jember," ujar Thamrin.

Penggugat melihat pembentukan Panitia Angket DPRD Jember cacat secara prosedur atau cacat hukum.

Menurut Thamrin ada sejumlah pertimbangan kenapa pembentuan Panitia Angket menyalahi aturan.

Thamrin menyebut aturan hukum yang dipakai dasar pembentuan Panitia Angket yang sudah dicabut. Dasar hukum yang dipakai adalah Pasal 371 dan Pasal 381 UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kata Thamrin, sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pertimbangan lain yang dipakai penggugat adalah pembentukan Panitia Angket yang tidak sesuai tahapan.

"Pada tanggal 27 Desember itu agenda rapat paripurna adalah Hak Interpelasi, beragendakan mendengarkan keterangan bupati. Namun karena bupati tidak datang, maka sidang paripurna berubah menjadi pengusulan pemakaian Hak Angket. Kami lihat, pembentukan Panitia Angket ini tidak sesuai tahapan," lanjutnya.

Karena itu, penggugat melalui tim pengacaranya meminta kepada hakim PN Jember untuk mengabulkan permohonan penggugat dengan menyatakan proses penerbitan keputusan DPRD Jember tentang usul Hak Angket DPRD Jember cacat formil. "Karena cacat formil, sehingga harus dibatalkan," imbuhnya.

Pihak DPRD Jember mengaku tidak mengetahui gugatan tersebut ketika dikonfirmasi wartawan. Sebab lembaga tersebut belum menerima materi apapun terkait gugatan itu.

"Terus terang, kami belum tahu secara resmi terkait gugatan itu karena belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari pengadilan. Kalau memang ada gugatan, dan itu gugatan warga negara (citizen lawsuit) itu merupakan hak warga negara. Siapapun boleh menggugat jika tidak sepakat atau sesuai dengan keputusan kami (DPRD). Kami menghormati itu," ujar Ketua Panitia Angket DPRD Jember, Tabroni.

Ketika nantinya mendapatkan surat resmi dari PN Jember terkait gugatan itu, pihaknya akan berkonsultasi dengan praktisi hukum yang bersedia membantu DPRD Jember. Tabroni mengakui, DPRD Jember tidak memiliki tim ahli. Tetapi ada beberapa orang praktisi hukum seperti pengacara yang siap membantu Panitia Angket DPRD Jember.

Ketika ditanya prosedur pembentukan Panitia Angket, Tabroni menegaskan, itu sudah sesuai dengan prosedur. "Kami sudah lalui prosedur sesuai dengan mekanisme di aturan. Dan pembentukan Panitia ANgket ini diatur di UU," tegas Tabroni.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved