Grahadi

Pemprov Jatim

Gubernur Khofifah Angkat Bicara Soal Warga Tumpang Pitu yang Protes Pertambangan Emas di Banyuwangi

Gubernur Khofifah angkat bicara terkait polemik aksi warga Banyuwangi yang meminta mencabut Izin usaha pertambangan emas PT BSI dan PT DSI

Gubernur Khofifah Angkat Bicara Soal Warga Tumpang Pitu yang Protes Pertambangan Emas di Banyuwangi
SURYA.co.id/Fatimatuz Zahro
Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat diwawancara di Grahadi, Selasa (25/2/2020). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa angkat bicara terkait polemik aksi warga Banyuwangi yang meminta agar pemerintah mencabut Izin usaha pertambangan emas PT Bumi Suksesindo (BSI) dan PT Damai Suksesindo (DSI).

Warga juga menolak upaya menambang Gunung Salakan yang tak jauh dari Gunung Tumpang Pitu, karena juga telah ditambang.

Khofifah mengatakan, bahwa pihaknya bukan tidak mau menemui warga pendemo. Melainkan para pendemo itu sudah ditemui oleh OPD Pemprov.

"Mereka sudah ditemui ESDM tiga kali, ditemui Kasatpol PP juga serta banyak sekali OPD yang menemui mereka. Tapi ya begitulah mereka punya tujuan sendiri-sendiri," kata Khofifah, saat diwawancara di Grahadi, Selasa (25/2/2020) pagi.

Ia mengatakan, bahwa Pemprov Jawa Timur siap menampung aspirasi masyarakat bahkan membuka ruang diskusi.

Khofifah mengajak warga masyarakat Banyuwangi untuk bersama-sama diskusi dan menyajikan bukti pelanggaran yang dilakukan pihak pengusaha.

"Kalau mau dikaji ulang, silakan. Kan kalau sesuai Undang Undang itu kan bupati atau gubernur bisa mencabut jika A, B, C. Kan bagus kalau mereka bisa membuktikan ini ya buktinya A, B, C. Dari undang-undang di item mana di pasal yang dilanggar," tegas Khofifah.

Jika tidak ada pelanggaran seperti di UU itu, maka pemprov juga tidak bisa melakukan pencabutan izin.

Kewenangan itu bisa dicabut oleh instansi yang lebih tinggi, yang berarti di atasnya provinsi.

"Kalau kita berbasis regulasi terang sih. Kalau ada yang dilanggar dari regulasi yang ada maka bupati, gubernur bisa mencabut izin. Acuannya dari item-item UU yang dilanggar atau berdasarkan keputusan pengadilan. Jadi tidak ada item yang menjadikan provinsi punya kewenangan mencabut dari item-item yang ada. Maka sebetulnya ada kewenangan mencabut di atas provinsi," tegasnya.

Meski begitu ada beberapa item dari tuntutan masyarakat Banyuwangi yang disepakati oleh Khofifah. Salah satunya terkait penambahan CSR untuk masyarakat. Misalnya untuk perbaikan jalan dan pembangunan Rumah Sakit.

Menurutnya saat berkunjung ke Pancer dan lokasi penambangan emas di perusahaan BSI, Khofifah mengaku bahwa kondisi jalannya memang kurang baik.

"Ada yang tujuan dari yang demo itu agar mendapatkan CSR yang lebih, bentuknya RS, bentuknya tambahan jalan. Menurut saya, saya mendukung dan setuju sekali terkait itu. Saya sudah ke Pancer, kalau misal jalannya butuh diaspal lagi fine, kalau bentuknya RS saya juga setuju sekali," ucapnya.

Oleh sebab itu, untuk saat ini Khofifah mengajak seluruh masyarakat di Banyuwangi terutama untuk duduk bersama dan diskusi mana saja dari undang-undang yang dilanggar oleh PT BSI dan PT DSI.

"Tunjukkan pasal-pasal yang melanggar. Kita bisa diskusi dari pasal yang menjadikan kewenangan bupati/gubernur itu bisa mencabut. Seperti antara lain keputusan pengadilan, mereka tidak bayar pajak, atau melakukan pengalihan kepemilikan dan lain lain," pungkas Khofifah.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved