Grahadi

Pemprov Jatim

Gubernur Khofifah Desak Menkeu Sri Mulyani Revisi PMK Soal Dana Bagi Hasil Cukai, Ini Alasannya

Gagalnya penggunaan dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) lantaran terganjal aturan juga terjadi akibat Permenkes yang tidak sinkron

Gubernur Khofifah Desak Menkeu Sri Mulyani Revisi PMK Soal Dana Bagi Hasil Cukai, Ini Alasannya
SURYA.co.id/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan revisi atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT).

Pasalnya aturan PMK yang ada justru menghambat adanya pemanfaatan DBHCT di daerah.

"Ini kan ada aturannya penggunaan DBHCT itu 50 persen untuk subsitusi PBI JKN. Saya sudah komunikasikan ke Menkes, Menkeu dan Dirut BPJS, saya ingin ada perubahan PMK tentang penggunaan DBHCT, karena ada kebutuhan layanan kesehatan yang urgent tapi tidak masuk kategori PBI JKN," kata Khofifah, Senin (24/2/2020).

Misalnya, DBHCT tidak bisa digunakan untuk pengadaan obat reagen yang sangat dibutuhkan untuk membersihkan darah pendonor di PMI. Padahal PMI Jawa Timur membutuhkan reagen tersebut dalam jumlah besar untuk bisa menyuplai kebutuhan darah di rumah sakit-rumah sakit.

"Secara prinsip Menkes dan Menkeu setuju. Tapi kalau tidak ada reaksi mengubah PMK ya sampai saat ini tidak ada yang pemda yang berani menggunakan DBHCT untuk memenuhi kebutuhan tersebut," kata Khofifah.

Sebab menurutnya tak semua masalah daerah bisa diatasi di tingkat pemerintahan provinsi tapi juga harus diselesaikan oleh pemerintah pusat.

Tidak hanya itu, gagalnya penggunaan dan pemanfaatan DBHCT lantaran terganjal aturan juga terjadi akibat Permenkes yang tidak sinkron. Di Permenkes diatur bahwa pasien yang sudah tercover PBI JKN tidak bisa mendapatkan bantuan dari sumber lain.

Padahal, di berbagai kasus di Jawa Timur kenyataannya cover PBI JKN terbatas hingga proses tertentu. Sedangkan sisanya atau kelanjutan perawatan tidak ditanggung PBI JKN. Pada posisi ini, dikatakan Khofifah seharusnya bisa ditalangi dari dana DBHCT.

"Misalnya kasus bayi kembar siap. Itu setelah separuh jalan, tidak bisa klaim kan ke BPJS PBI. Sedangkan aturan menyatakan tidak bisa dicover dari sumber lain. Padahal ada uang DBHCT yang nganggur," tegasnya.

Maka saat itu, sebagai solusi, RSUD dr Soetomo Surabaya akhirnya membuat sistem yayasan. Yang secara resmi dibentuk agar kelak koordinasi bagi siapa yang ingin berdonasi bisa ikut membantu.

"Tapi kan kita sebetulnya punya DBHCT. Di tahun 2019 kemarin DBHCT kita yang dikembalikan ke BPJS itu mencapai Rp 257 miliar lho. Padahal kalau tidak terganjal aturan kita bisa tambal kebutuhanan PMI untuk reagen senilai Rp 20 miliar, lalu juga untuk bantuan layanan kesehatan yang lain. Maka revisi aturan ini mendesak karena kita butuh mendesak format regulasi yang membuat kita bisa memaksimalkan dana DBHCT secara maksimal," tegasnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved