Pilwali Surabaya 2020
Reaksi Golkar terkait Poros Baru Pilwali Surabaya, Hasil Survei ITS soal Tokoh Populer di Surabaya
Enam dari sepuluh partai di DPRD Surabaya sepakat membentuk koalisi mengusung Machfud Arifin sebagai Calon Walikota.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Parmin
SURYA.co.id | SURABAYA - Golkar masih cukup optimistis membangun koalisi di Pilwali Surabaya 2020.
Sekalipun sejumlah partai telah bersepakat membangun poros, Golkar tak terpengaruh.
Bagi Golkar, semua kemungkinan masih cukup terbuka. Baik berkoalisi dengan poros yang sudah ada, maupun membangun koalisi baru.
"Kalau dibilang kami ketinggalan kereta, tidak lah. 'Kereta' juga belum jalan," kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Golkar Surabaya, Arif Fathoni di Surabaya, Jumat (21/2/2020).
Menurutnya, semua kemungkinan masih terbuka. Sekalipun sudah ada calon yang mendapatkan dukungan, belum ada rekomendasi yang diberikan kepada pasangan yang memiliki calon wakil walikota.
Untuk diketahui, enam dari sepuluh partai di DPRD Surabaya sepakat membentuk koalisi mengusung Machfud Arifin sebagai Calon Walikota.
Di antaranya adalah PKB (5 kursi), Gerindra (5 kursi), Demokrat (4 kursi), NasDem (3 kursi), PAN (3 kursi), dan PPP (1 kursi).
Di luar poros ini, masih ada PDI Perjuangan (15 kursi) yang kemungkinan akan membentuk poros lain.
Mempertimbangkan pilkada Surabaya sebelumnya, PDI Perjuangan masih cukup tangguh di kota Pahlawan sekalipun tanpa rekan koalisi.
Sementara Golkar (5 kursi) bersama PKS (5 kursi) dan PSI (4 kursi) masih belum memberikan rekomendasi.
Pun apabila membentuk poros baru, ketiga partai ini telah mencukupi persyaratan di KPU.
Menanggapi hal ini, Fathoni tak gegabah. Ketua Fraksi Golkar di DPRD Surabaya ini menjelaskan bahwa satu di antara pertimbangan membentuk poros didasarkan pada figur yang diusung.
Untuk memilih figur yang diusung, Golkar kembali akan mendasarkan pada hasil survei. Untuk diketahui, hingga saat ini Partai Golkar sedang menunggu hasil survei masing-masing calon.
"Kami menggunakan tolok ukur yang jelas, yakni survei. Oleh karena itu, setiap kandidat yang mendaftar di Golkar harus membawa survei dari lembaga yang kami rekomendasikan," jelasnya.