Grahadi

Pemprov Jatim

Dana Desa Tak Bisa Dicairkan, 4.521 Desa di Jawa Timur Belum Tetapkan APBDes 2020

Hari Jumat (21/2/2020) ini, Pemprov Jatim menyalurkan dana desa sebanyak Rp 105 miliar untuk 305 desa di lima kabupaten di Jawa Timur.

Dana Desa Tak Bisa Dicairkan, 4.521 Desa di Jawa Timur Belum Tetapkan APBDes 2020
SURYA.co.id/Fatimatuz Zahro
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin, Jumat (21/2/2020). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur, Mochammad Yasin mengatakan saat ini ada sebanyak 4.521 desa di Jawa Timur belum menetapkan APBDes 2020.

Ia mengaku khawatir jika tidak segera ditetapkan akan menghambat pertumbuhan ekonomi di kawasan pedesaan.

Sebab, jika belum menetapkan APBDes tentu dana desa juga belum bisa dicairkan.

Karenanya, ia mendorong agar pemerintah desa setempat segera mengupayakan agar desanya mempercepat penyusunan dan penetapan APBDes.

Hal itu sebagaimana dijelaskan Yasin usai acara rakor percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa dengan mengundang kepala daerah, kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa se Jawa Timur, Jumat (21/2/2020).

"Kita masih ada 4 ribuan daerah yang belum menerapkan APBDesnya. Alasannya karena desanya baru saja melakukan pemilihan kepala desa dan pj kepala desa nya tidak berani menetapkan, padahal sebenarnya mereka diberi kewenangan untuk itu, tapi mereka memilih untuk tidak menetapkan," kata Yasin.

Oleh sebab itu, ia mengimbau bagi desa yang sudah melakukan pemilihan kepala desa agar segera melakukan penetapan. Dan bagi pj yang masih menjabat juga diimbau untuk menyusun saja APBDes nya agar karena mereka juga memiliki kewenangan. Dengan begitu maka penyaluran dana desa juga tidak akan terhambat.

Hari Jumat (21/2/2020) ini, Pemprov Jatim menyalurkan dana desa sebanyak Rp 105 miliar untuk 305 desa di lima kabupaten di Jawa Timur. Yaitu di Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung.

"Kita menjadi provinsi yang paling besar pencairannya di tahap satu ini. Karenanya saya imbau, untuk desa yang dananya sudah cair segera melakukan kegiatan kegiatan pemanfaatkan. Jangan sampai dana ini mengendap di rekening desa. Maka kadis PMD semua kita undang dan kita dorong untuk segera diserap untuk program infrastruktur yang padat karya tunai," tegas Yasin.

Hari Ini Pemprov Jatim Cairkan Rp 105 Miliar Dana Desa, Mendes: Prioritas untuk Padat Karya Tunai

Ia mencontohkan yang dimaksud program infrastruktur berorientasi padat karya tunai, adalah misalnya dalam pembangunan selokan, peninggian muka jalan atau pembangunan fasum lain, tenaga kerja yang diberdayakan adalah warga sekitar. Warga yang dipilih pun diutamakan adalah warga yang belum memiliki pekerjaan dan diberikan cash for work sebagai upah.

"Dengan begitu mereka akan punya penghasilan dan akan bisa diukur bahwa penguarannya meningkat. Upaya ini akan siginfikan meningkatkan kesejahteraan warga di desa, termasuk IPM nya, karena salah satu indikator IPM adalah angka pengeluaran per kapita," pungkas Yasin.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved